PSI: BPN Prabowo-Sandi Jangan Bodohi Masyarakat soal TI KPU

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Kamis 16 Mei 2019 17:31 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 05 16 605 2056601 psi-bpn-prabowo-sandi-jangan-bodohi-masyarakat-soal-ti-kpu-ma3s8PtmN0.jpg Prabowo Subianto (Foto: Ist)

JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak memanfaatkan ketidaktahuan publik tentang Teknologi Informasi (TI) untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemilu 2019.

Demikian disampaikan juru bicara PSI bidang TI, Sigit Widodo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/5/2019).

Sigit menilai, pemaparan yang dilakukan Hairul Anas Suaidi pada acara ‘Membedah Kecurangan Pilpres 2019’ di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa 14 Mei 2019 merupakan pembodohan publik. “Apa yang disampaikan Hairul sama sekali tidak membuktikan adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPU dan hanya memprovokasi pendengarnya untuk menolak hasil Pemilu 2019,” ujar Sigit.

(Baca Juga: KPU RI Akui Prabowo-Sandi Menang 5,3 Juta Suara dari Jokowi-Ma'ruf di Jabar)

Dari awal, menurut Sigit, Hairul hanya memanfaatkan ketidaktahuan publik untuk menyampaikan kebohongan. “Robot yang dibangga-banggakan Hairul, misalnya, hanya melakukan screenshot pada web KPU. Apa hubungannya dengan kecurangan Pemilu?” ujar Sigit.

“Web KPU itu memang terbuka untuk diakses oleh publik, semua orang juga bisa melakukan screenshot setiap saat. Apa yang mau dibuktikan?” imbuhnya.

Sigit juga mempertanyakan langkah yang disebut-sebut sebagai metode forensik TI dari profesor di Malaysia. “Bagaimana bisa hasil pindaian formulir C1 KPU yang hanya di balik warnanya membuktikan bahwa pindaian tersebut palsu. Metode forensik TI model apa itu?” tanya Sigit.

Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo-Sandi

Menurut Sigit, gaya Hairul menggunakan istilah-istilah keren, memang biasa digunakan oleh pembuat hoax. “Masyarakat awam mungkin akan terpana dengan istilah-istilah yang digunakan, seperti negative scanning, atau robot yang lokasinya di Planet Mars alias dirahasiakan. Orang-orang yang tidak memahami TI akan mudah percaya tipuan semacam ini,” ujar mantan direktur operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ini.

PSI menyayangkan dilakukannya pembodohan publik oleh elit-elit politik pasangan capres 02. “Elit-elit ini kan punya kewajiban untuk memintarkan rakyat dan memberikan pencerahan kepada publik, bukan malah melakukan pembodohan semacam ini,” kata Sigit.

(Baca Juga: 22 Mei, Wiranto Imbau Masyarakat Beraktivitas seperti Biasa)

Terkait dengan ditemukannya beberapa kesalahan input data formulir C1 ke Situng, menurut Sigit jumlahnya masih dalam batas yang bisa diterima. “Human error tidak Mungkin dihilangkan sama sekali. Karena itu, selain menggunakan verifikator, KPU juga menampilkan scan asli formulir C1 secara terbuka agar masyarakat bisa mengoreksi jika ada kesalahan,” ujarnya.

Sigit mendukung keputusan Bawaslu yang meminta KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur input data dan tetap mempertahankan penggunaan Situng. “Perbaikan tata cata dan prosedur ini diharapkan akan membantu operator mengurangi kesalahan input data yang bisa digunakan sebagai bahan gorengan kelompok yang kalah di Pemilu 2019,” tutur Sigit

Sigit kembali menekankan, perhitungan suara yang sah menurut Undang-undang Pemilu adalah perhitungan manual. “Situng berbasis TI yang dilakukan KPU hanya digunakan sebagai data pembanding. Kita harus mengapresiasinya sebagai bentuk transparansi KPU kepada publik, jangan malah dimanfaatkan untuk menjatuhkan KPU dan mendelegitimasi Pemilu 2019 saat kalah,” kata Sigit.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini