Muslim di India Resah dengan Kepemimpinan di Bawah PM Narendra Modi

Politisi BJP kontroversial itu, yang baru-baru ini diperintahkan komisi pemilihan umum India untuk menunda kampanye selama beberapa hari pada bulan lalu karena retorika anti-Islamnya, sering berbagi panggung dengan Modi.

Hukuman mati karena bunuh pedagang sapi

Baru-baru ini, Jayant Sinha, menteri penerbangan sipil yang duduk di kabinet Modi, mengatakan kepada BBC bahwa ia telah mendanai ongkos hukum untuk sekelompok orang yang diberi hukuman mati karena membunuh pedagang sapi Muslim pada tahun 2017.

Dalam wawancara dengan Jugal Purohit dari Hindi BBC, Sinha mengatakan ia membantu para terpidana, yang merupakan anggota BJP, karena ia yakin mereka dipidana secara tidak sah.

Penulis dan aktivis politik terkemuka Arundhati Roy, yang telah menjadi pengkritik vokal pemerintah BJP, menggambarkan tindakan semacam ini sebagai "outsourcing teror", dengan alasan bahwa kelompok yang main hakim sendiri dapat melakukan kejahatan karena mendapat perlindungan dari atas.

"Bukan hanya para pemimpin yang harus kita perhatikan. Apa yang terjadi pada pikiran orang-orang yang terus-menerus disuapi kebencian semacam ini — untuk menghisap kembali racun seperti itu akan sulit," katanya kepada saya.

Namun juru bicara BJP Nalin Kohli menolak anggapan bahwa kebijakan partainya telah berkontribusi pada peningkatan kejahatan berbasis ras. Dia menuduh laporan PBB dan hak asasi manusia "membelokkan statistik untuk membangun narasi yang tidak ada".

Mr Kohli menekankan bahwa di bawah pemerintahan Modi, BJP memberikan kesejahteraan, yang mengarah pada pengembangan orang-orang dari semua agama. Partai itu untuk 1,3 miliar orang India, dan tidak membeda-bedakan berdasarkan agama, katanya.

Tetapi seiring warga India berbondong-bondong ke TPS, beberapa kalangan khawatir kalau kekuasaan BJP periode kedua dapat membawa negara ini lebih dekat ke negara mayoritarian.

Salah satu janji dalam manifesto partai adalah menghapus semua imigran ilegal dari Bangladesh yang tinggal di India.

Partai itu menjanjikan amnesti bagi sebagian orang – Hindu, Budha, Sikh, Kristen, Parsis, dan Jain – tetapi umat Islam secara khusus dikecualikan.

Pada reli kampanye, presiden BJP Amit Shah menyebut para imigran ini sebagai "rayap" dan "penyusup", menuai cercaan dari banyak pihak.

Di distrik Goalpara di Assam, sekelompok penduduk desa duduk melingkar di atas kursi plastik.

Banyak yang memegang potongan kertas dengan foto anggota keluarga mereka di atasnya.

Silsilah keluarga sebagai bukti

Tahun lalu, orang-orang di seluruh negara bagian ini diminta untuk menunjukkan dokumentasi silsilah keluarga mereka dan membuktikan bahwa mereka orang India.

Dalam kasus ini, dokumentasi yang membuktikan bahwa mereka memasuki Assam sebelum 24 Maret 1971 — sehari sebelum negara tetangga Bangladesh menyatakan kemerdekaan.

Ufaan, ibu empat anak, membuka selembar kertas. Di bagian atas ada foto suaminya yang meninggal dunia tahun lalu, dan di bawahnya ada wajah anak-anak lelakinya.

Keluarganya lahir di India, tetapi tidak satu pun dari mereka yang akhirnya terdaftar di Data Kependudukan Nasional (NRC) pemerintah. Empat juta penduduk – banyak dari mereka Muslim – juga tidak masuk dalam daftar.

Ufaan takut ini berarti ia mungkin bakal diusir dari satu-satunya negara yang ia anggap sebagai rumahnya.

Duduk di dekatnya adalah Mohammed Samsul, yang juga hidup dalam gelisah. Ia memberi tahu saya bahwa kakek dan ayahnya lahir di Assam dan nama keduanya muncul di daftar. Ia mengaku bahwa meskipun memiliki semua dokumen, namanya tidak muncul di daftar NRC.

"Kami senantiasa hidup dalam ketakutan. Saya takut polisi akan datang pada malam hari dan membawa keluarga kami ke kamp pengungsi."

BJP menegaskan bahwa kebijakan mereka hanya ditujukan bagi imigran ilegal, namun ada ketakutan yang nyata bahwa kebijakan tersebut dapat digunakan untuk mengusir umat Islam.

Kekuatan India terletak pada keanekaragamannya. Hak semua agama untuk hidup berdampingan diabadikan dalam konstitusi negara ini. Tetapi banyak yang takut kalau iklim politik saat ini membahayakan prinsip sekuler yang mendasar itu.

(Rachmat Fahzry)