Pengamat Intelijen: Waspadai Adu Domba Antar-Anak Bangsa Jelang 22 Mei 2019

Fiddy Anggriawan , Jurnalis · Sabtu 18 Mei 2019 11:59 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 05 18 605 2057308 pengamat-intelijen-waspadai-adu-domba-antar-anak-bangsa-jelang-22-mei-2019-H7NmbXNGF5.jpg Pengamat Intelijen dan Pertahanan Keamanan Susaningtyas NH Kertopati (foto: Okezone)

JAKARTA – Pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Rabu 22 Mei 2019, berpotensi menimbulkan unjuk rasa dan gangguan keamanan. Pengamat Intelijen dan Pertahanan Keamanan Susaningtyas NH Kertopati menjelaskan, meningkatnya eskalasi ancaman keamanan tergantung dari keberhasilan pranata hukum menyelesaikan kegaduhan politik yang tengah marak.

“Secara kekinian TNI-Polri harus menjaga tertatanya dengan baik mulai dari integrasi sistem informasi, interoperability sistem informasi hingga composability sistem informasi. Semua itu agar informasi perkembangan keadaan yang ada dapat terintegrasi dan diterima dengan tepat, cepat oleh prajurit utamanya yang berada di lapangan sehingga tak ada kesalah pahaman,” ujar Susaningtyas kepada Okezone, Sabtu (18/5/2019).

Baca Juga: Ulama Pendukung 01 dan 02 Sepakat Jaga Kondusifitas Pemilu 2019 

Dia menambahkan, harus diwaspadai masuknya kekuatan proxy dan hibrida yang bisa saja hadir memperkeruh keadaan dengan mengadu domba antar anak bangsa melalui informasi yang bersifat hoaks bahkan post truth. “Ini bahaya sekali karena masyarakat cenderung percaya kepada hal yang sesuai selera dan kepentingannya,” sambungnya.

Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta (foto: Okezone) 

Susaningtyas meminta, TNI-Polri bahu membahu menghadapi situasi ini, bahkan pelibatan masyarakat suatu keniscayaan. Hal ini, kata dia, sangat penting terlebih bila ada penyusupan teroris dari kelompok radikal. Sebagai catatan radikalisme itu bukan hanya dari kalangan moslem saja tapi dari agama lain jg memiliki probabilitas yang sama.

“Negara menghormati hak-hak warga negara dalam kehidupan berdemokrasi, tapi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan konstitusi tidak memiliki toleransi terhadap gerakan atau ormas yang bersendikan radikalime dan intoleransi di bumi,” ucapnya tegas.

Menurutnya, pihak aparat hukum hendaknya menindak tegas siapapun yang melakukan gangguan keamanan tanpa pandang bulu, meski tentu harus dalam koridor hukum. “Pihak Badan Intelijen pun harus tingkatkan deteksi dini akan adanya pihak yang akan mengganggu keamanan secara lebih proaktif,” kata dia.

Baca Juga: Polisi Gelar Safari Ramadan Sekaligus Amankan Proses Pemilu 2019

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini