Muhammadiyah: Polisi Jangan Bertindak Represif Hadapi Demo 22 Mei
JAKARTA - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas meminta pemerintah memerintahkan aparat kepolisian dan aparat keamanan lain yang bertugas di lapangan tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
"Hal ini selain tidak sesuai dengan Sila Kedua (Pancasila) yaitu ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’, juga akan merusak citra penegak hukum dan keamanan serta pemerintah," kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, seperti diberitakan Antaranews, Rabu (22/5/2019).
Jika aparat penegak hukum masih melakukan tindakan-tindakan demikian, dan dinilai represif dan brutal, ia mengatakan, maka stabilitas keamanan akan terganggu dan kondisi perekonomian bisa kena dampak buruknya.
"Karena masalah ini jelas-jelas akan membuat para investor dan dunia usaha akan lari atau menarik diri dan tidak bisa melakukan aktivitasnya," ujarnya.
(Baca juga: Selain 6 Orang Meninggal, 200 Orang Luka-Luka Akibat Bentrok 22 Mei)
Agar keadaan tidak semakin parah, Muhammadiyah menghimbau pemerintah secepatnya memulihkan situasi dan melakukan langkah-langkah yang lebih arif dan lebih tepat agar situasi kembali normal.
Sekelompok orang pada Selasa (21/5) malam sampai Rabu dini hari melakukan aksi berunjuk rasa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendesak pengusutan dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum. Aksi itu berujung kerusuhan dan memicu bentrok antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan.
Sebanyak enam orang meninggal dunia dan 200 luka-luka akibat bentrokan antara massa dan aparat. Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengunjungi korban aksi massa yang kini dirawat di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat.
(Qur'anul Hidayat)
