nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menlu RI: Perlindungan Warga Sipil Harus Jadi Fokus Dewan Keamanan PBB

Rahman Asmardika, Jurnalis · Jum'at 24 Mei 2019 11:32 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 05 24 18 2059825 menlu-ri-perlindungan-warga-sipil-harus-jadi-fokus-dewan-keamanan-pbb-kO2Iy7lPcA.jpeg Foto: Dok. Kemlu RI.

NEW YORK- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa perlindungan bagi warga sipil harus menjadi fokus utama dari kerja Dewan Keamanan (DK) PBB. Hal itu disampaikan Menlu Retno dalam Sidang Terbuka DK PBB mengenai Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata (Protection of Civilians in Armed Conflict) di Markas Besar PBB, New York, Kamis, 23 Mei.

Pertemuan yang dipimpin Menlu RI selaku Presiden DK PBB untuk Mei 2019 itu dihadiri lebih dari 80 negara anggota PBB dan organisasi internasional. Presiden Palang Merah Internasional (ICRC), Peter Maurer, dan Direktur Eksekutif Center for Civilians in Conflict (CIVIC), Federico Borello, hadir sebagai pemapar.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menyampaikan Laporan Tahunan terkait implementasi agenda Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata. Berkaitan dengan laporan tersebut, Menlu Retno kembali mengingatkan bahwa DK PBB memiliki mandat dan tanggung jawab kolektif untuk melindungi warga sipil serta keselamatan dan keamanan warga sipil harus selalu dikedepankan.

Kontribusi Indonesia dalam isu ini tercermin melalui peran aktif Indonesia dalam mendukung isu perlindungan warga sipil di berbagai forum internasional dan pemberian bantuan teknis kepada berbagai negara di bidang infrastruktur dan tata kepemerintahan yang baik. Contoh dari upaya tersebut adalah kerja proaktif Indonesia dalam memberdayakan masyarakat Palestina dengan pendirian rumah sakit untuk warga di Gaza, Palestina.

Menlu RI tekankan bahwa pemberdayaan komunitas merupakan elemen kunci peningkatan kapasitas negara dalam perlindungan warga sipil. Keterlibatan komunitas lokal, termasuk kelompok perempuan, dalam merancang dan melaksanakan program perlindungan warga sipil akan lebih efektif dalam pencapaian sasaran.

Perlindungan warga sipil merupakan isu multidimensional. Oleh karenanya, Menlu RI mendorong dilakukannya tiga hal yang diperlukan dalam menyikapi berbagai tantangan tersebut: Pertama, pentingnya penguatan kapasitas nasional negara yang terlibat, diantaranya melalui pemberdayaan komunitas; Kedua, memastikan implementasi dan kepatuhan terhadap berbagai kerangka hukum yang berlaku; dan Ketiga, pengembangan upaya inovatif dan praktis untuk perlindungan penduduk sipil.

Sidang Terbuka ini merupakan rangkaian kegiatan utama Presidensi Dewan Keamanan PBB Indonesia di bulan Mei 2019, yang mengusung tema “Menabur Benih Perdamaian”. Pertemuan ini juga menandai peringatan 20 tahun pembahasan agenda perlindungan warga sipil di DK PBB serta 70 tahun Konvensi Jenewa mengenai hukum humaniter internasional.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini