Perludem: Sepanjang Sejarah Tak Pernah Ada Pemungutan Suara Ulang di Pilpres

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Sabtu 25 Mei 2019 14:08 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 25 605 2060288 perludem-sepanjang-sejarah-tak-pernah-ada-pemungutan-suara-ulang-di-pilpres-XzfralWRJv.jpg Proses pencoblosan di Pemilu 2019.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, belum ada kasus sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang berujung pemungutan serta penghitungan suara ulang (PSU).

"Khusus untuk sengketa pilpres, tidak pernah ada permintaan penghitungan suara ulang, tidak pernah ada PSU‎," kata Titi saat menghadiri diskusi Polemik MNC Trijaya FM, di D'Consulate Cafe, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2019).

Sepengetahuan Titi, penghitungan suara ulang pernah dilakukan dalam pemilihan legislatif (pileg). Sementara pemungutan suara ulang, kata Titi, pernah terjadi di semua TPS dalam konteks ‎Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Ilustrasi.

"Nah, ini jadi tantangan untuk pilpres ini, kalaupun mereka (Prabowo-Sandi) mendalilkan terjadi ‎kecurangan TSM (terstruktur, sistematis, dan masif).‎ Harus dibuktikan," ujarnya.

(Baca juga: Tim Hukum Prabowo-Sandi Ajukan 51 Bukti Kecurangan Pilpres ke MK)

"Ini memang bukan cara yang mudah karena kalau kita komparasi, pilpres dan pilkada dari sisi luasan wilayah, dari sisi spektrum jumlah, aktor atau instrumen yang terlibat itu berlipat-lipat, bukan suatu yang mudah membuktikan kecurangan TSM," ujarnya.

Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Jumat, 24 Mei 2019 malam.

BPN mengajukan gugatan PHPU terkait Pilpres. Dalam kesempatan itu, BPN telah mengajukan sekira 51 bukti dalam gugatannya tersebut ke MK.‎

‎Titi menjelaskan,‎ BPN wajib membuktikan setengah dari 17 selisih suara untuk membuktikan kecurangan di Pilpres. Sebab, banyak gugatan terkait pilpres yang mentah dan tidak sampai pada keputusan akhir karena kekurangan bukti.

‎"Setidaknya harus setengahnya merupakan suaranya mereka. Dari banyak putusan MK ada kecurangan. Dampaknya tidak memperoleh hasil. tidak signifikan," ujarnya.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini