nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penyidikan Rampung, Sofyan Basir Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 11 Juni 2019 15:20 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 06 11 337 2065323 penyidikan-rampung-sofyan-basir-segera-disidang-di-pengadilan-tipikor-jakarta-0dzePW8BqC.jpg Sofyan Basir (Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan penyidikan Direktur Utama (Dirut) non-aktif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir. Tersangka kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1 tersebut akan segera disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Dalam waktu dekat akan disiapkan Dakwaan dan berkas-berkas untuk proses lebih lanjut persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2019).

 Baca juga: KPK Gali Tupoksi Dirut Pertamina di Kasus Suap PLTU Riau-1

Tim penyidik sendiri telah melimpahkan berkas penyidikan ke tahap penuntutan. Nantinya, tim Jaksa penuntut umum mempunyai waktu 14 hari kerja untuk merampungkan berkas dakwaan Sofyan Basir sebelum digelar persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sofyan Basir

"Penyidik telah menyerahkan tersangka dan barang bukti pada Penuntut Umum, sehingga proses hukum berikutnya berada pada lingkup kewenangan JPU KPK (Pelimpahan Tahap 2)," terangnya.

KPK sendiri telah memeriksa 74 saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Sofyan Basir. 74 saksi tersebut di antaranya, para pejabat di PT PLN, anggota DPR, pengurus Partai Golkar, serta pihak swasta.

Baca juga: KPK: Sofyan Basir Tunjuk Kuasa Hukum Baru Khusus Ngurus Praperadilan

Sofyan Basir sendiri merupakan tersangka keempat dalam kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama PLTU Riau-1. Sebelumnya, KPK telah lebih dulu‎ menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, Pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo, serta Sekjen Golkar, Idrus Marham.

Eni, Kotjo, dan Idrus telah divonis ‎bersalah dalam perkara tersebut. Eni dan Kotjo telah dieksekusi karena putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Sementara Idrus, masih dalam proses upaya hukum banding.

Dalam kasus ini, Sofyan diduga bersama-sama atau membantu ‎Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham menerima suap dari Johannes B. Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan dijanjikan mendapat fee yang sama besar dengan Eni dan Idrus Marham.

Keterlibatan Sofyan dalam kasus ini bermula pada Oktober 2015. Saat itu, Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT PLN (Persero) yang pada pokoknya memohon pada PLN agar memasukkan proyek yang dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Baca juga: Sofyan Basir Stres Mendekam Semalaman di Rutan KPK

Namun, PLN tidak menanggapi permohonan itu hingga akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan untuk diberikan jalan berkoordinasi dengan PLN agar mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1.

Diduga, telah terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh Sofyan Basir, Eni dan Kotjo untuk membahas proyek senilai US$900juta tersebut. Setelah sejumlah pertemuan, ada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-1 karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat.

Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK). Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA antara PLN dengan Blackgold Natural Resources Limited dan CHEC segera direalisasikan.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini