nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menkumham Tak Setuju Napi Korupsi Dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Ini Respons KPK

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Selasa 18 Juni 2019 17:29 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 06 18 337 2067934 menkumham-tak-setuju-napi-korupsi-dipindahkan-ke-lapas-nusakambangan-ini-respons-kpk-fkYmcdYFZ1.jpg Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (Foto : Dok Okezone)

JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly tak setuju dengan usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memindahkan narapidana kasus korupsi ke Lapas Nusakambangan. KPK merespons pernyataan Yasonna itu.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengungkapkan pihaknya berharap pernyataan Yasonna tersebut bukanlah berarti menolak sepenuhnya pemindahan napi korupsi ke Lapas Nusakambangan. Namun, secara spesifik napi korupsi tidak dapat diletakkan di lapas dengan kategori super maximum security.

“KPK mengingatkan kembali, terdapat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Revitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana, yang dilaksanakan di 4 lapis lapas, mulai dari super maximum security; maximum security; medium hingga minimum security,” kata Febri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Ia melanjutkan, semestinya dapat dipahami bahwa di Lapas Nusakambangan tidak hanya ada lapas dalam kategori super maximum security, tetapi ada juga maximum, medium, hingga minimum security.

Ilustrasi

Febri melanjutkan bila Lapas kategori super maximum security di Nusakambangan pada Lapas Batu dan Pasir Putih. Sementara lapas untuk kategori maximum security di Lapas Besi dan Kembang Kuning.

“Bahkan di Nusakambangan juga terdapat lapas dengan kategori medium, yaitu Permisan, dan minimum security yaitu Lapas Terbuka Nusakambangan,” ucapnya.

Sejauh ini, kata Febri, KPK sudah melakukan kajian dan koordinasi dengan Ditjen PAS guna menempatkan narapidana kasus korupsi tertentu dapat ditempatkan di lapas dengan maximum security.

“Salah satu pertimbangannya adalah risiko yang tinggi pengulangan pidana. Khusus dalam tindak pidana korupsi, KPK telah melakukan OTT Kalapas Sukamiskin yang disuap oleh narapidana kasus korupsi di sana,” ucapFebri.


Baca Juga : Menkumham Tak Setuju Usulan KPK Pindahkan Napi Korupsi ke Nusakambangan

“Kami menduga praktik seperti ini sangat berisiko terjadi untuk pihak lain, yaitu menyuap petugas lapas untuk mendapatkan fasilitas tertentu ataupun bentuk pemberian gratifikasi dan uang pelicin. Sehingga sangat logis jika mereka ditempatkan di lapas maximum security tersebut,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, pemindahan napi korupsi ke Lapas Nusakambangan kembali mencuat setelah terpidana perkara korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto (Setnov), pelesiran ke sebuah toko bangunan, beberapa waktu lalu.


Baca Juga : Beri Efek Jera, KPK Harap Napi Koruptor Dijebloskan ke Lapas Nusakambangan

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini