Pemerintah Diharapkan Lakukan Pengkaderan Ideologi Pancasila
JAKARTA - Pengkaderan ideologi pancasila diharapkan dilakukan pemerintah agar ideologi bangsa tetap terjaga. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soelistyo Soerjosoemarno, saat menerima kunjungan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Senin (1/7/2019).
Bila hal tersebut bisa dijalankan, Japto menilai BP7 tidak perlu dibentuk. “Tapi cukup mungkin dari Menhan untuk membuat kurikulum dan silabusnya saja untuk diterapkan, dan ini harus menjadi landasan pokok di dalam azaz-azaz pengkaderan setiap organisasi. Agar jangan azas sifat satu organisasi ini Pancasila, tetapi realitanya tidak,” kata Japto.
Dirinya pun optimis, jika pengkaderan di setiap ormas dimulai dengan kurikulum dan silabus dengan pengawasan dan penatar dari pemerintah, maka sekira 5-10 tahun ke depan bangsa Indonesia sudah kembali kepada Pancasila.
“Adalah tugas pemerintah untuk mengadakan pengkaderan ideologi. Mungkin itu akan menyatukan kita ke depan. Dan yang sangat kami dambakan sebagai Pemuda Pancasila adalah kembalinya kita ke Undang-undang Dasar 1945,” katanya.
Dalam kesempatan sama, Menhan Ryamizard Ryacudu, menyatakan pihaknya telah bertemu dengan rektor seluruh Indonesia, agar memasukan program bela negara ke kurikulum.
“Karena saya prihatin bahwa sudah mulai orang-orang memasukan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, padahal Pancasila itu adalah pemersatu bangsa. Kalau pemersatu itu rusak, maka bangsa ini akan rusak, itu pasti” ungkapnya.
Menhan memperkirakan, jika ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tidak segera diantisipasi, maka pada 10 tahun ke depan posisi-posisi strategis di Indonesia bisa diisi oleh orang-orang yang berideologi selain Pancasila.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
