Tak Puas di Sidang PHPU, Caleg Ini Bakal Polisikan Penyelenggara Pemilu

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Selasa 16 Juli 2019 00:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 07 16 606 2079346 tak-puas-di-sidang-phpu-caleg-ini-bakal-polisikan-penyelenggara-pemilu-3LME7Rsp4p.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Majelis Hakim Konstitusi menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg), Senin (15/7/2019).

Dalam sidang PHPU, menyoroti pada sidang panel I Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat.

Kuasa hukum dari calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Gerindra Nizar Zahro, R. Arif Sulaiman mempermasalahkan adanya pengelembungan suara yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu setempat.

Arif mengklaim bahwa kliennya mendapatkan sekitar 35 ribu suara di Kabupaten Bangkalan untuk daerah pemilihan (dapil) XI Provinsi Jawa Timur DPR RI. Hal itu sesuai denga formulir C1 yang dimilikinya.

 Pemilu Serentak 2019

Namun, pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat KPU Jawa Timur, hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Suara dari caleg incumbent itu diklaim banyak yang hilang sehingga gagal lolos mendapatkan kursi DPR RI.

"Berdasarkan C1, kalau C1 pemohon itu Kabupaten Bangkalan 35 ribu sekian. Sudah mempunyai C1 sendiri. (C1,-red) kami asli," katanya, di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Dalam persidangan ini, Arif mengaku tidak mendapatkan jawaban memuaskan dari penyelenggara pemilu setempat. Bahkan, hanya Bawaslu yang menanggapi permohonan pemohon, dengan cara menunjukkan formulir C1, dari tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan, dia mengklaim, KPU tidak memberikan tanggapan.

"Seharusnya secara fakta termohon yang menyampaikan, yaitu KPU bukan Bawaslu. Dalam jawaban, KPU tidak menyodorkan, justru Bawaslu. Dalam alat bukti, kami tidak tahu. Kenapa bukan KPU yang menjawab, KPU tadi pasif. Termohon (KPU,-red) harus membuktikan juga dengan jawaban," tambahnya.

Ia pun merasa heran dengan perolehan suara di formulir C1 yang ditunjukkan oleh pihak penyelenggara pemilu itu tidak sama nilainya dengan apa yang dimiliki pemohon. Seperti tidak adanya perolehan suara yang diperolehan pemohon di sejumlah TPS yang berada di Desa Banyu Aji, Bangkalan.

 Pemilu Serentak 2019

Atas dasar itu, dia berencana, menindaklanjuti dugaan pengelembungan suara itu ke aparat penegak hukum. Pihaknya akan melaporkan komisioner KPUD Bangkalan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pemalsuan dokumen.

"(dugaan pidana,-red) pemalsuan dokumen C1. Kami akan mempidanakan yang mengeluarkan produk C1 tandingan. Jadi siapa? yaitu KPUD Bangkalan. (Dilaporkan,-red) Mabes Polri. Nanti yang berbuat siapa pemalsuan? Itu silakan penyidik Bareskrim," tutupnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini