Massa Pro-Demokrasi Hong Kong Ganggu Layanan Kereta, Sistem Perjalanan Jadi Kacau
HONG KONG - Ratusan massa pro-demokrasi Hong Kong mengganggu layanan kereta api pada Selasa (30/7/2019) pagi, menyebabkan kekacauan layanan komuter.
Massa yang menentang Rancangan Undang-Undang RUU ekstradisi yang akan memungkinkan orang-orang di Hong Kong dikirim ke Cina daratan untuk diadili, kini telah berubah menjadi reaksi yang lebih luas terhadap pemerintah kota dan perwalikan China di Hong Kong.
Protes terjadi hampir setiap hari, mengganggu perekonomian, memberikan tekanan pada pemerintah Hong Kong karena telah mengerahkan kepolisian dengan menggunakan kekuatan yang dianggap berlebihan.
Sejumlah aktivis memblokir pintu komuter, agar layanan terganggu dan memaksa ratusan orang untuk keluar dari stasiun kereta api mencari transportasi alternatif.
"Kami tidak tahu berapa lama kami akan tinggal di sini, kami tidak memiliki pemimpin, karena dapat Anda lihat, sekarang adalah gerakan massa," kata Sharon, seorang pemrotes bertopeng berusia 21 tahun yang menolak memberikan nama lengkapnya. “Ini bukan niat kami untuk membuat orang tidak nyaman, tetapi kami harus membuat pihak berwenang mengerti mengapa kami protes. Kami akan melanjutkan ini selama dibutuhkan,” kata dia mengutip Reuters.
Yang lain meneriakkan, "Bebaskan Hong Kong," dan "Waktunya kita revolusi ".
Menjelang tengah hari para penumpang berjejalan di stasiun-stasiun di seluruh kota, menunggu kereta yang tertunda parah.
Baca juga: Dibayangi Serangan Geng Triad, Massa Pro-Demokrasi Hong Kong Tetap Demontrasi
Baca juga: Massa Anti-Ekstradisi China Unjuk Rasa di Bandara Hong Kong
Operator kereta api MTR Corp mengatakan agar penumpang mencari transportasi lain.
Penumpang semakin frustrasi karena toko-toko, termasuk toko roti dan toko serba ada, juga sudah mulai tutup.
“Sungguh merepotkan dan menyebalkan. Saya buru-buru untuk bekerja, mencari nafkah. Maukah Anda memberikan gaji Anda kepada saya?” kata seorang pria berusia 64 tahun bermarga Liu.
Yang lain lebih mendukung, menolak menyalahkan para pengunjuk rasa.
“Gerakan tidak kooperatif ini disebabkan oleh Carrie Lam. Dia tidak bekerja sama dengan orang-orang Hong Kong atau menanggapi tuntutan mereka," ujar Jason Lo, 31.
Hong Kong, yang diserahkan oleh Inggris ke China pada 1997, menggunakan satu negara dua sistem. Namun RUU ekstradisi mengancam keadilan Hong Kong yang demokrasi terhadap pemerintah China yang otoriter.
China menegaskan mendukung pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, dan mendesak polisi untuk menangani orang-orang Hong Kong yang melakukan kekerasan.
(Rachmat Fahzry)
