Formasi Kabinet Baru untuk 'Visi Indonesia'

Mengingat salah satu fokus prioritas itu merupakan pekerjaan yang berat dan rumit, presiden tentu harus komprehensif dalam merumuskan strategi. Artinya, tak hanya memilih orang atau figur calon menteri yang qualified, presiden juga harus mengkaji lagi efektivitas kementerian atau lembaga (K/L) untuk memastikan program pembangunan dan pengembangan SDM itu bisa berjalan dengan konsisten dan mencapai sasarannya. Pengorganisasiannya harus seefektif mungkin karena pekerjaan itu berfokus pada merawat kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, hingga kesehatan anak usia sekolah. Memang, sudah ada instrumen pendukung seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di semua daerah atau badan keluarga berencana tingkat daerah. Namun, dalam konteks pekerjaan ini, banyak puskesmas yang efektivitasnya harus ditingkatkan.

Tak berhenti sampai di situ. Presiden pun tampaknya harus melihat lagi sistem dan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Tanpa bermaksud menggurui, perubahan zaman secara tak langsung mendorong dunia pendidikan beradaptasi. Adaptasi dunia pendidikan yang berfokus pada sains dan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan. Otomatisasi dan digitalisasi kini sudah menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan masyarakat. Konsekuensinya, profil lapangan kerja pun mengalami perubahan. Perubahan profil lapangan kerja itu sudah dirasakan oleh masyarakat perkotaan. Karena itu, dunia atau sistem pendidikan pada gilirannya dituntut untuk mampu menghasilkan anak didik yang kompeten dan kompetitif sesuai kebutuhan pasar kerja pada era Industri 4.0 sekarang ini.

Dengan begitu, agar program pembangunan dan pengembangan kualitas SDM itu tepat sasaran, kabinet baru setidaknya harus melakukan penyesuaian atau rekonsiliasi antara arah perubahan sistem pendidikan dengan perubahan profil lapangan atau dunia kerja. Akurasi dari penyesuaian itu tentu saja sangat ditentukan koordinasi sejumlah K/L, seperti kementerian pendidikan, Menristekditi, hingga kementerian tenaga kerja. Maka, presiden tentu harus cermat dalam memilih calon menteri yang area kerjanya masuk dalam program pembangunan dan pengembangan kualitas SDM itu.

Kabinet baru yang akan fokus pada pembangunan dan pengembangan kualitas SDM hendaknya dijadikan momentum oleh seluruh elemen masyarakat, utamanya generasi milenial dan generasi Z, untuk serentak beradaptasi dengan era industri 4.0. Momentum itu layak dilihat sebagai lompatan besar untuk mempersiapkan orang muda Indonesia menyongsong dan menanggapi perubahan di masa depan. Jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencana dan target, bonus demografi Indonesia pada 2045 akan menjadi kekuatan, bukan beban. Maka, berilah kesempatan seluas-luasnya kepada Jokowi-Ma’ruf Amin untuk memulai pembangunan dan pengembangan kualitas SDM Indonesia sepanjang lima tahun ke depan.

oleh

Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI serta Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia.

(Erha Aprili Ramadhoni)