Majelis Rakyat Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penghinaan Ras Papua
MANOKWARI - Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat meminta Polri mengusut tuntas penghina ras Papua dengan kata-kata tidak pantas dalam aksi pengepungan yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat 16 Agustus 2019.
"Kata-kata rasis yang mendiskriminasi suku Papua itu yang menjadi akar masalah pada aksi anarkis yang terjadi di Manokwari juga beberapa daerah lain di Papua Barat. Maka pelakunya harus diusut, harus diproses hukum karena ini sangat berbahaya bagi persatuan negara dan bangsa Indonesia," kata Anggota MRP Papua Barat, Anton Rumbruren di Manokwari, Rabu (21/8/2019).
Pada acara tatap muka bersama para tokoh di Manokwari itu, ia berpandangan kata-kata rasis tersebut memicu kemarahan yang luar biasa di kalangan masyarakat asli Papua.
Baca juga: Demo di Manokwari Rusuh, Massa Bakar Kantor DPRD Papua Barat
"Untuk massa yang terorganisir saat itu dapat melaksanakan aksi secara damai tanpa anarkis. Adapun aksi rusuh, yang berujung pada pembakaran dan perusakan itu adalah aksi spontanitas masyarakat yang meluapkan kemarahannya atas kata-kata rasis tersebut," ujarnya seperti dilansir dari Antaranews.
Demo mendesak Komnas HAM menyelidiki serangan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya (Okezone)
Ia berharap, diskriminasi ras Papua yang terjadi di Surabaya harus ditanggapi secara serius. Pelaku harus bertanggungjawab secara hukum.
"Kalau soal kasus bendera, tidak terlalu memberi dampak emosional bagi kami. Tapi kata-kata yang menghina ras Papua itu masalah serius, kami juga manusia jadi jangan sembarang melontarkan kata-kata tak senonoh terhadap kami orang Papua," kata dia lagi.
Baca juga: Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, 43 Orang Diamankan
Ketua MRP Papua Barat pada kesempatan terpisah mengatakan, pihaknya mendukung aksi damai yang menolak isu rasial dan diskriminasi bagi orang Papua. Ia pun menyesalkan ketika akhirnya aksi itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memperkeruh situasi dengan membakar merusak fasilitas publik serta tempat usaha milik masyarakat.
"Tidak ada relevansinya antara masalah di Surabaya dengan aksi pembakaran gedung DPR juga kantor MPR Papua Barat di Manokwari. Artinya ada pihak lain yang menciptakan kerusuhan dalam aksi itu," sebut Maxi.
