nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tak Lengkap Ucapkan Sumpah Jabatan, PM Thailand Dianggap Langgar Konstitusi

Rahman Asmardika, Jurnalis · Selasa 27 Agustus 2019 16:55 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 27 18 2097308 tak-lengkap-ucapkan-sumpah-jabatan-pm-thailand-dianggap-langgar-konstitusi-hVez1nbe0j.jpg PM Thailand, Prayuth Chan-ocha. (Foto: Reuters)

BANGKOK – Kantor Ombudsman Thailand pada Selasa mengatakan bahwa Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan kabinetnya telah melanggar undang-undang dengan tidak mengucapkan sumpah kesetiaan secara penuh dalam upacara pelantikan mereka.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan 35 menteri kabinet Thailand mengucapkan sumpah kesetiaan mereka kepada Raja Maha Vajiralongkorn pada sebuah upacara di istana Bangkok pada 16 Juli. Namun, mereka tidak mengucapkan kalimat terakhir, mengenai “menegakkan dan mematuhi konstitusi”.

"Perdana menteri tidak melafalkan semua kata-kata seperti yang disyaratkan oleh konstitusi," kata Sekretaris Jenderal Kantor Ombudsman, Raksagecha Chaechai, kepada wartawan sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (27/8/2019).

"Karenanya, pengambilan sumpah itu tidak lengkap," katanya.

Raksagecha mengatakan Mahkamah Konstitusi harus memutuskan apa yang perlu dilakukan karena sumpah yang tidak lengkap dapat berarti bahwa semua tindakan pemerintah dapat dilihat sebagai langkah yang tidak konstitusional.

Prayuth menolak berkomentar ketika wartawan bertanya kepadanya tentang keputusan kantor Ombudsman tersebut. Saat mengambil alih kekuasaan usai kudeta 2014, Prayuth, yang saat itu menjabat sebagai panglima militer, telah menghapus undang-undang dasar sebelumnya.

Konstitusi saat ini disusun atas perintahnya dan memberi militer peran penting dalam politik.

Pada 8 Agustus, Prayuth mengatakan dia bertanggung jawab penuh atas pengucapan yang tak lengkap itu dan meminta maaf. Dia meyakinkan negara bahwa pemerintah akan berfungsi seperti biasa meski tidak merinci bagaimana dia akan memperbaiki situasi.

Cuplikan siaran televisi upacara 16 Juli memperlihatkan Prayuth membaca dari selembar kertas ketika ia dan kabinetnya bersumpah setia kepada raja dan bersumpah untuk melakukan tugas mereka demi kepentingan daerah dan rakyat, tetapi meninggalkan bagian terakhir tentang konstitusi.

Prayuth menjadi perdana menteri dengan dukungan anggota parlemen baru yang pro-militer, yang dipilih dalam pemilihan umum yang sangat ketat pada Maret.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini