JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengaku belum mengetahui total penghematan anggaran negara yang didapat bila pemindahan ibu kota dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pihak swasta.
"Ya kita lihat nanti prosesnya, saya belum mendalami hal itu, karena ini kan banyak negara yang berbeda-beda. Hampir semua negara yang pindah itu negara federal. kalau di Myanmar itu lain lagi, katanya yang saya baca itu karena petunjuk orang pintar, maksudnya supranatural sehingga harus pindah. Jadi alasan pindah masing-masing itu beda-beda," ucap JK di Kantornya, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Baca juga: JK Tegaskan Pemerintah Tak Sepihak soal Pemindahan Ibu Kota
JK menyatakan, pemerintah mengupayakan 2024 proses pemindahan ibu kota dapat dimulai. Namun ia mengingatkan langkah-langkahnya harus sesuai aturan. Menurut dia ibu kota yang baik perlu perencanaan yang baik pula.