Soal Ibu Kota Pindah, Sosiolog: Pemerintah Harus Hindari Potensi Konflik Ekonomi
JAKARTA - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun, hal tersebut masih terus dalam proses pematangan.
Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Sigit Rochadi menyatakan, pemerintah harus benar-benar matang dalam proses pemindahan Ibu Kota tersebut. Pasalnya, pemerintah harus menghindari potensi konflik yang berlatar belakang kecemburuan ekonomi.
"Potensi konflik etnik yabg dilatari kecemburuan ekonomi akan terjadi. Ibu Kota baru akan dilengkapi dengan infrastruktur yang maju dengan pegawai pemerintah yang merupakan elit nasional baik secara politik maupun ekonomi," kata Sigit kepada Okezone, Rabu (28/8/2019).
Baca juga: Pemkot Balikpapan Merasa Tak Dilibatkan dalam Pemilihan Ibu Kota di Kaltim
Sigit menjelaskan, Ibu Kota baru yang akan dihuni nantinya harus mencampur budaya dari berbagai macam etnis. Oleh sebab itu, pemerintah harus memikirkan bagaimana personal yang akan dipindahkan ke Ibu Kota baru beradaptasi dengan budaya di kota tersebut.
"Ibu kota akan dihuni oleh orang daru berbagai etnik, sehingga masyarakat di Ibu Kota baru harus siap hidup dalam budaya berbeda," tutur Sigit.
Baca juga: Ibu Kota Pindah, Pemerintah Siapkan Perumahan untuk ASN
Oleh sebab itu, Sigit menyebut pemerintah harus menyiapkan upaya untuk menghindari adanya potensi-potensi konflik yang diakibatkan dari proses perpindahan Ibu Kota tersebut.
"Pemerintah harus menyiapkan masyarakat untuk menerima kondisi ini. Akan ada rumah kos di masyarakat sehingga, pergeseran pekerjaan juga akan terjadi dengan cepat," tutup Sigit.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
