Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Alasan Indonesia Tidak Terima Tawaran Malaysia-Singapura Padamkan Karhutla

Alasan Indonesia Tidak Terima Tawaran Malaysia-Singapura Padamkan Karhutla
Kabut asap di Palangkaraya akibat kebakaran hutan dan lahan. (Foto: Bjorn Vaughn/BBC News Indonesia)
A
A
A

Sudah Punya Cukup Personel

Indonesia, Malaysia, Singapura, dan negara ASEAN lain adalah pihak dalam Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas-Batas (Agreement on Transboundary Haze Pollution) yang ditandatangani pada 2002.

Dalam perjanjian itu disebut bahwa negara yang membutuhkan bantuan memadamkan api akibat karhutla, bisa meminta bantuan negara anggota ASEAN lainnya yang bersedia membantu.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan mengatakan hingga kini dirinya belum mendapat informasi lebih lanjut tentang tawaran resmi Singapura dan Malaysia unduk memadamkan karhutla.

Ia menegaskan Indonesia bukannya menolak bantuan dari negara tetangga, tapi sedang mempertimbangkan hal-hal yang memang dibutuhkan untuk memadamkan kebakaran hutan.

Baca juga: Dampak Kebakaran Hutan Indonesia Capai Filipina 

Indonesia, ujar Abetnego, tidak memiliki masalah terkait jumlah pemadam kebakaran, peralatan, maupun pendanaan.

Pemerintah telah mengerahkan lebih dari 9.000 personel untuk memadamkan api di lebih dari 2.000 titik panas di sejumlah daerah di Pulau Kalimantan dan Sumatera.

"Kesulitan kita itu terkait titik-titik yang terbakar dan ketersediaan air dibandingkan dengan magnitudo kebakaran yang ada," kata Abetnego.

Faktor kemarau, tambah dia, telah membuat sumber air di sejumlah wilayah mengering dan menghambat proses pemadaman.

Abetnego menyebut menambah jumlah personel tidak akan efektif dalam kondisi seperti itu, justru bisa membahayakan keselamatan. Ia mengatakan segera menemui pihak Kedutaan Singapura untuk membicarakan hal ini.

Baca juga: Evakuasi Orangutan Terjebak Karhutla di Kalimantan Berlangsung Dramatis 

Direktur Kerja Sama Sosial dan Budaya ASEAN (KSBA) Kementerian Luar Negeri, Riaz JP Saehu, mengatakan bantuan biasanya baru diminta kalau Presiden RI menyatakan keadaan bencana tertentu, seperti yang terjadi di Palu.

"Kalau tidak ada pernyataan resmi Presiden kan itu masih bisa ditangani secara nasional," ujarnya.

Sementara Menteri Lingkungan Hidup Malaysia Yeo Bee Yin telah memberi sinyal akan menempuh langkah diplomatik untuk mencari solusi masalah kebakaran hutan yang terus terjadi selama 20 tahun terakhir.

"Saya akan mengadakan panggilan konferensi dengan Sekretaris Jenderal ASEAN untuk mengungkapkan pandangan kami. Kami berharap akan ada mekanisme yang efektif dalam level ASEAN sehingga kami dapat bekerja sama dan mencari solusi jangka panjang untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya seperti dikutip dari Reuters.

Halaman:
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement