PDIP Siap Pasang Badan untuk Jokowi Hadapi Terpaan Isu UU KPK
CIREBON - Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya tegas membela pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terkait isu Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto mengatakan PDIP percaya terhadap komitmen Presiden Jokowi dalam melakukan pemberantasan korupsi yang lebih berkeadilan dengan melakukan revisi Undang-undang KPK.
“Sebab revisi Undang-undang KPK sejalan dengan hasil survei di mana lebih dari 64 persen responden setuju terhadap pentingnya Dewan Pengawas KPK sehingga penyalahgunaan kewenangan dapat dihindari," kata Hasto di sela kunjungan budaya di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (28/9/2019).
Hasto merujuk kepada hasil survei Litbang Kompas yang menemukan 64,7 persen responden setuju dengan ide Dewan Pengawas KPK. Survei itu juga menemukan 44,9 persen rakyat mendukung revisi Undang-undang KPK dan 39,9 persen menolaknya.
Lebih lanjut mengenai isu Dewan Pengawas KPK, Hasto mengatakan rakyat tidak bisa menutup mata ketika dua mantan komisioner KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, memiliki posisi politik yang berbeda dengan presiden.
"Bahkan pernyataan Abraham Samad yang pernah akan menangkap Presiden sebagai cermin hadirnya kekuasaan KPK tanpa batas, negara di dalam negara, ke depan tidak boleh terjadi lagi," kata Hasto.
"Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap politik hukum dan memastikan agar keadilan ditegakkan di dalam program pemberantasan korupsi," tuntasnya.
(Rizka Diputra)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
