Wiranto: Kita Peringatkan Demonstran Jangan Bertindak Anarkis!
JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto memberi peringatan kepada para demonstran yang hari ini kembali turun ke jalan untuk memprotes rancangan undang-undang (RUU) kontroversial. Wiranto meminta massa tidak bertindak anarkis. Sebab yang berbuat anarkis adalah perusuh.
"Kita peringatkan kepada para demonstran jangan bertindak anarkis, jangan sampai mengganggu pelaksanaan proses pelantikan DPR RI yang merupakan amanat konstitusi yang merupakan amanat dari pemilihan oleh rakyat," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/9/2019).
Baca juga: 3 Kelompok Demonstran 'Perang' Orasi di Patung Kuda
Menurut dia, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mempersiapkan pasukan demi mengantisipasi berbagai kemungkinan yang muncul dari aksi demonstrasi.
"Masyarakat harap tenang, tidak terganggu dengan aktivitas demonstrasi, laksanakan kegiatan sehari hari," imbuhnya.
Namun demikian, Wiranto melihat kemungkinan demonstrasi yang terjadi saat ini bersifat anarkis dan berpotensi melanggar aturan. Maka, para pelaku yang melabrak aturan ia sebut sebagai perusuh.
Jika demonstrasi sudah tidak lagi mengindahkan peraturan, maka aparat keamanan tidak lagi melaksanakan langkah-langkah kontra demonstrasi, melainkan tindakan anti-kerusuhan.
"Nah ini yang harus kita pahamkan ke masyarakat. oleh karena itu, teman-teman yang akan berdemo jangan sampai menjurus kepada demonstrasi yang anarkis, jangan mau diprovokasi, didorong untuk melakukan langkah yang anarkis," tegas Wiranto.
Baca juga: Massa Pelajar Kepung Pintu Belakang DPR, Arus Lalu Lintas Lumpuh
Sekadar informasi, sejumlah elemen masyarakat yang dimotori mahasiswa kembali berdemo di gedung DPR/MPR dan di sekitar Istana Negara hari ini. Bertajuk #ReformasiDikorupsi, massa menolak sejumlah RUU dan UU kontroversial.
Beleid yang ditolak itu mencakup UU KPK hasil revisi, RUU Pemasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, dan lain sebagainya. Massa juga menuntut pemerintah dan DPR membatalkan pimpinan KPK yang bermasalah.
Kemudian massa juga menolak TNI-Polri menduduki jabatan sipil, menghentikan praktik militerisme di Papua, hentikan kriminalisasi aktivis, menghentikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan mempidanakan pelakunya, serta tuntaskan pelanggaran HAM dan pulihkan hak korban.
Sebelumnya, demonstrasi terkait isu ini juga massif terjadi di beberapa kota di Indonesia. Bahkan beberapa nyawa melayang akibat ditembak oleh oknum yang hingga kini masih misterius.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
