Kenapa Partai Berebut Ketua MPR, Meski Bukan Lagi Lembaga Tertinggi?
DUA partai besar memperebutkan kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), posisi yang dinilai pengamat bisa menentukan arah amendemen Undang-Undang Dasar 1945.
Sidang MPR pada Kamis 3 Oktober 2019 malam akhirnya secara musyawarah mufakat menetapkan mantan ketua DPR, Bambang Soesatyo, dari Partai Golkar, sebagai ketua baru MPR. Keputusan itu diambil setelah Fraksi Gerindra di MPR menyatakan sepakat mendukung Bamsoet –sapaan akrabnya.
Hasil tersebut sejalan dengan upaya yang dilakukan Golkar, sebagaimana dikatakan Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily. Ia sebelumnya mengatakan Golkar sudah mendapatkan komitmen dari beberapa partai lain di MPR, terutama partai-partai eks anggota Koalisi Indonesia Kerja yang mendukung Presiden Joko Widodo dalam pemilu lalu.
"Sejauh ini komitmen itu sudah ditunjukkan secara terbuka untuk mendukung Pak Bambang Soesatyo sebagai ketua MPR RI," kata Ace, Kamis 3 Oktober 2019, seperti dikutip dari BBC Indonesia.
Baca juga: Bamsoet Resmi Jadi Ketua MPR Periode 2019-2024
Berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, pimpinan MPR berjumlah delapan hingga sepuluh orang yang terdiri dari sembilan perwakilan DPR dan satu perwakilan DPD.
Adapun ketua MPR dipilih melalui musyawarah untuk mufakat —beda dengan ketua DPR yang dijabat perwakilan partai pemenang pemilu. Jika musyawarah gagal mencapai mufakat, ketua akan dipilih melalui pemungutan suara.
Rapat gabungan pada Kamis 3 Oktober menetapkan sepuluh pimpinan MPR masa bakti 2019–2024. Mereka adalah Ahmad Basarah (PDIP), Bambang Soesatyo (Partai Golkar), Ahmad Muzani (Partai Gerindra), Lestari Moerdijat (Partai Nasdem), Sjarifuddin Hasan (Partai Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), Zulkifli Hasan (PAN), Arsul Sani (PPP), dan Fadel Muhammad (DPD).
Sebelumnya nama Bambang Soesatyo dan Ahmad Muzani muncul sebagai calon kuat untuk ketua MPR yang diusung partai, sementara Fadel Muhammad dicalonkan DPD.
Baca juga: Jabat Ketua MPR, Bamsoet Tutup Pintu Persaingan di Munas Golkar
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Andre Rosiade mengatakan ingin Ahmad Muzani menduduki kursi ketua MPR sebagai perwakilan partai di luar koalisi pemerintah, mengingat jabatan ketua DPR telah ditempati oleh perwakilan PDIP. "Ini jangan sampai the winner takes all," ujar Andre.
Ahmad Muzani juga digambarkan Andre sebagai sosok yang bisa diterima oleh seluruh fraksi partai di MPR dan memiliki rekam jejak "luar biasa".
Selain itu, Gerindra merasa berhak diberi jabatan ketua MPR karena merupakan peraih suara terbanyak kedua pada Pemilihan Legislatif 2019.
"Rakyat itu memilih Gerindra lebih banyak daripada Golkar. Ya wajar dong kalau Gerindra bisa diberikan kesempatan menjadi ketua MPR," kata Andre kepada BBC Indonesia.
