Pasca-Pelantikan Presiden, DPR Didorong Revisi UU MD3 soal Nomenklatur
"Tetapi yang sesungguhnya MPR hanyalah menyaksikan pengucapan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden sebagaimana telah ditentukan secara limitatif oleh konstitusi," kata Fahri.
Baca Juga: Artis yang Jadi Anggota Dewan Diingatkan Tak Asal Terima Barang Pemberian
Dengan demikian, menurut Fahri, ke depan menjadi tugas konstitusional DPR untuk meninjau dan meluruskan konsep sumpah jabatan presiden ini dengan melakukan revisi atas ketentuan Pasal 33 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
"Ini agar sejalan dan sebangun dengan spirit rumusan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, dan praktik ketatanegaraan kita menjadi liniear dengan sistem pemerintahan presidensial yang kita anut saat ini," kata Fahri.
(Arief Setyadi )
