Veronica Koman Dapat Penghargaan Hak Asasi Manusia di Australia
Lembaga tersebut juga meminta Komisi HAM di PBB dan Pemerintah Australia agar mendorong Indonesia membatalkan semua tuduhan kepada Veronica, serta melindungi kebebasan untuk melaporkan apa yang terjadi di Papua Barat.
Di akun Facebook miliknya, Veronica pernah mengatakan mendapat intimidasi dan menganggap kepolisian Indonesia telah melakukan "pembunuhan karakter" terhadap dirinya, meski Polda Jatim membantah pernah lakukan intimidasi, baik kepadanya dan keluarganya.
Pekan lalu, pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga yang akan menyalurkan dana bantuan ke negara-negara miskin, khusunya di kawasan Pasifik.
Langkah ini telah menimbulkan pertanyaan di Australia, karena Indonesia adalah negara terbsesar kedua penerima dana pembangunan Australia setelah Papua Nugini, untuk bidang pendidikan, infrastruktur, pertanian, dan pemerintahan.
"Bisa jadi langkah ini adalah sebagai upaya pemerintah Indonesia "meredam dukungan di negara-negara Pasifik kepada Papua dan Papua Barat," kata Veronica kepada ABC.
Bulan lalu, Polda Jatim mengaku kepada ABC Indonesia bahwa mereka telah meminta bantuan Interpol dan pemerintah Australia untuk memulangkan Veronica ke Indonesi
Namun, Interpol tidak akan mengeluarkan 'red notice' kepada Veronica, karena menurut konstitusi, mereka dilarang mengambil tindakan untuk kegiatan yang sifatnya politis, militer, agama, dan ras.
"Sebenarnya yang kami inginkan adalah Veronica pulang ke Indonesia untuk memenuhi panggilan kami, itu saja," kata Kombes Frans Barung Mangera, Kepala Bidang Humas Polda Jatim saat dihubungi ABC Indonesia pertengahan September lalu.
