nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menlu Retno Paparkan Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia 5 Tahun ke Depan

Rahman Asmardika, Jurnalis · Selasa 29 Oktober 2019 19:39 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 29 18 2123316 menlu-retno-paparkan-prioritas-politik-luar-negeri-indonesia-5-tahun-ke-depan-YJDVJtQZ0T.jpg Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (Foto/Kemenlu)

JAKARTA - Diplomasi ekonomi dan perlindungan warga negara Indonesia masih akan menjadi fokus politik luar negeri Indonesia (polugri) dalam lima tahun ke depan, demikian diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di depan awak media, Selasa (20/10/2019).

Kedua bidang itu, lanjut Retno menjadi bagian dari prioritas politik luar negeri Indonesia yang diberi tajuk Prioritas 4+1, merujuk pada empat prioritas utama dan satu prioritas tambahan.

Prioritas politik luar negeri Indonesia ini disusun dengan mempertimbangkan amanat konstitusi yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta visi misi presiden dan wakil presiden RI yang disampaikan dalam rapat kabinet pertama pekan lalu.

Baca juga: Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB

Baca juga: Pimpin Sidang Dewan Keamanan PBB, Menlu Retno Cerita Keberhasilan Mayor Gembong asal Indonesia

Beberapa bagian dari prioritas politik luar negeri 2019-2014 merupakan kelanjutan dari prioritas yang telah dijalankan sebelumnya.

"Dengan mempertimbangkan amanah konstitusi, dan visi misi presiden dan wakil presiden, maka prioritas polugri 5 tahun ke depan merupakan kontinuitas dari pelaksanaan polugri 5 tahun ke belakang ditambah penajaman di beberapa bagian," kata Menlu Retno dalam pidatonya di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri.

Foto/Kemenlu/Okezone

Prioritas pertama politik luar negeri Indonesia adalah penguatan di bidang diplomasi ekonomi yang dilakukan dengan penerapan enam langkah strategis, yaitu kapitalisasi penguatan pasar domestik, penguatan pasar tradisional dan terobosan pasar non-tradisional, penguatan perundingan perdagangan dan investasi, promosi terpadu perdagangan dan investasi serta mendorong outbound investment, optimalisasi diplomasi untuk menjaga kepentingan strategis Indonesia, dan yang terakhir adalah prioritas ekonomi 4.0, termasuk ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Diplomasi perlindungan masih menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia untuk lima tahun mendatang. Prioritas ini melanjutkan langkah-langkah yang telah diambil oleh kementerian luar negeri untuk perlindungan WNI di luar negeri pada lima tahun sebelumnya, seperti pengintegrasian data WNI, pembuatan portal peduli WNI dan penambahan investasi pada upaya pencegahan terjadinya kasus terhadap WNI, khususnya pekerja migran Indonesia (PMI).

Prioritas politik luar negeri yang ketiga adalah diplomasi dan kedaulatan bangsa yang difokuskan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penyelesaian batas-batas negara melalui perundingan akan diintensifkan, begitu pula dengan kerja sama untuk menyebarkan toleransi, kemajemukan, dan demokrasi, sebagai identitas bangsa. Kerja sama melawan radikalisme dan terorisme juga akan diperkuat.

Prioritas keempat, yaitu meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia, terutama melalui keikutsertaan Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB, momen keketuaan Indonesia di ASEAN dan G20 pada 2023, dan upaya implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

Diplomasi perdamaian dan kemanusiaan akan dilanjutkan dengan tujuan memberikan kontribusi konkret penyelesaian masalah dalam berbagai konflik antara lain di Afghanistan, Rakhine dan mendorong terciptanya perdamaian di Palestina.

Satu prioritas tambahan yang telah dicanangkan adalah mengenai perkuatan infrastruktur diplomasi Indonesia.

Beberapa hal yang akan menjadi fokus infrastruktur dan mesin diplomasi adalah Reformasi Birokrasi; Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Pembangunan Infrastruktur Fisik Diplomasi; Penguatan Pemanfaatan Teknologi dan Informatika; dan Transformasi Digital.

Menlu Retno mengatakan dengan prioritas 4+1 ini, Kementerian Luar Negeri akan memiliki pekerjaan besar selama lima tahun mendatang, namun, dia optimis pekerjaan tersebut akan dapat dikerjakan.

"Dengan kerja keras, teamwork (kerja sama tim) yang solid, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain, Insyaallah tugas berat ini akan dapat kita lakukan bersama," ujar dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini