Sulitnya Memberantas Prostitusi Berkedok Panti Pijat di Tangsel
Kondisi demikian, disebut terjadi lantaran petugas terkesan tebang pilih dalam menertibkan panti pijat ilegal yang ada. Dikatakan, hanya satu atau dua tempat yang dirazia dan disegel, sedang kebanyakan tempat pijat ilegal lainnya dibiarkan terus beroperasi.
"Kesan tebang pilih dalam razia ini memang sulit dibantah. Publik sepertinya sudah mafhum (memahami) soal tebang pilih razia panti pijat di kota ini. Secara normatif, pangkal penyebabnya karena tidak adanya kepastian hukum. Apa yang menjadi acuan atau parameter sehingga panti pijat tertentu itu dirazia, dan panti pijat lainnya tidak dirazia," ujar Abdul Hamim Jauzie, Ketua LBH Keadilan kepada Okezone, Rabu (30/10/2019).
Baca Juga: Pijat Plus-Plus Menjamur di Tangsel, Terapis Seksi Patok Rp500 Ribu Full Service
Menurut Hamim, aparat sering kali berlindung pada kewenangan diskresi dalam mengeksekusi penegakan Peraturan Daerah (Perda) terhadap panti pijat tertentu. Namun tetap saja, lanjut dia, harus ada parameter atau pedoman dalam menggunakan kewenangan diskresi tersebut.
"Sehingga diskresi yang menjadi kewenangan aparat tersebut tidak disalahgunakan," tambah Hamim.
Lebih lanjut diungkap Hamim, menjamurnya pijat-pijat ilegal diduga kuat akibat adanya oknum-oknum yang berdiri di belakang usaha itu. Bocornya setiap razia yang digelar, mengindikasikan adanya "beking" aparat yang menjadi informan bagi pemilik panti pijat.
"Sehingga rencana razia kerap kali bocor dan informasi telah sampai ke telinga pemilik. Sehingga tidak heran, saat petugas datang ke lokasi, panti sudah ditutup oleh pemilik. Kepala Satpol PP seharusnya melakukan audit investigasi untuk mencari tahu siapa aparat yang menjadi informan pemilik panti. Harus ada evaluasi!," pungkasnya.
(Fiddy Anggriawan )
