nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Yaman dan Kelompok Pemberontak Selatan Sepakati Perjanjian Damai

Rahman Asmardika, Jurnalis · Rabu 06 November 2019 09:45 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 06 18 2126300 pemerintah-yaman-dan-kelompok-pemberontak-selatan-sepakati-perjanjian-damai-1yiMFwBqs9.jpg Kesepakatan itu ditandatangani oleh perwakilan STC dan Pemerintah Yaman. (Foto: EPA)

ADEN – Pemerintah Yaman telah menyepakati perjanjian pembagian kekuasaan dengan kelompok separatis di selatan negara itu, yang dimaksudkan untuk mengakhiri pertempuran yang telah terjadi berbulan-bulan.

Kedua belah pihak dimaksudkan untuk menjadi bagian dari aliansi dengan koalisi multinasional pimpinan Saudi yang telah bertempur menghadapi pemberontak Houthi sejak 2015. Namun pada Agustus, kelompok separatis yang didukung oleh Uni Emirat Arab (UEA) merebut kendali Kota Aden dari pasukan pemerintah yang didukung Saudi.

BACA JUGA: Istana Kepresidenan Dikepung Pasukan Separatis, PM Yaman Bersiap Angkat Kaki

Kelompok separatis berusaha meraih kemerdekaan untuk Yaman selatan, yang merupakan negara terpisah sebelum penyatuan dengan utara pada 1990, dan membentuk aliansi yang rapuh dengan Presiden Abd Rabbo Mansour Hadi empat tahun lalu untuk menghentikan kelompok Houthi menguasai Aden.

Mereka kemudian mengusir pemberontak Houthi keluar dari Aden dan banyak bagian di wilayah selatan dengan bantuan koalisi pimpinan Saudi. Aden kemudian dijadikan basis sementara kabinet Yaman pimpinan Presiden Hadi.

Namun pada Agustus, kelompok separatis Dewan Transisi Selatan (STC) berbalik memusuhi kubu presiden, menuduh pemerintahannya salah kelola dan mengkritik hubungannya dengan kelompok Islamis. Menyusul beberapa hari bentrokan mematikan, para pejuang milisi bersekutu dengan STC merebut kendali Aden dari pasukan yang loyal kepada pemerintah.

Ketika pemerintah mencoba merebut kembali kota itu, UEA melakukan intervensi dengan serangan udara.

Arab Saudi menjadi perantara gencatan senjata sebelum menjadi tuan rumah pembicaraan yang menghasilkan kesepakatan pada Selasa.

Menurut salinan perjanjian yang dilihat oleh kantor berita Reuters, kesepakatan itu menyerukan pembentukan kabinet baru dalam waktu 30 hari dengan jumlah orang utara dan selatan yang sama. STC juga akan diizinkan untuk bergabung dengan perundingan yang dimediasi oleh PBB untuk mengakhiri perang saudara.

BACA JUGA: Pemberontak Yaman Terbuka untuk Pembicaraan Lebih Lanjut

Pejuang dari kedua belah pihak akan ditempatkan di bawah komando kementerian pertahanan dan kementerian dalam negeri, dan pasukan Saudi akan mengawasi keamanan di dalam Aden. UEA, yang telah menarik pasukan dari Yaman sejak Juli, menyerahkan kendali Aden kepada mereka bulan lalu.

"Perjanjian ini akan membuka periode baru stabilitas di Yaman. Kerajaan Arab Saudi mendukung Anda," kata Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman sebagaimana dilansir BBC, Rabu (6/11/2019).

Utusan khusus PBB untuk Yaman, Martin Griffiths, mengatakan bahwa perjanjian itu adalah "langkah penting bagi upaya kolektif kami untuk memajukan penyelesaian damai untuk konflik di Yaman".

"Mendengarkan para pemangku kepentingan selatan penting bagi upaya politik untuk mencapai perdamaian di negara itu," tambahnya.

Data PBB menyebutkan bahwa konflik di Yaman telah menghancurkan negara itu dan merenggut nyawa sedikitnya 7.000 warga sipil. Namun, kelompok pemantau meyakini jumlah korban jiwa jauh lebih tinggi.

Proyek Data Lokasi dan Peristiwa Konflik Bersenjata yang bermarkas di Amerika Serikat (ACLED) mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya telah mencatat lebih dari 100.000 kematian, termasuk 12.000 warga sipil yang tewas dalam serangan langsung.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini