Mendagri Tito: Kalau Ada Calon Kepala Daerah Ngaku Enggak Bayar, Saya Ingin Ketemu!
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan sistem pemilihan kepala daerah yang ada saat ini sangat memakan biaya tinggi. Karena itulah dia berencana melakukan evaluasi terhadap jalannya Pilkada secara langsung.
Menurut Tito, biaya politik di Pilkada yang tinggi itu mulai dari dana yang dikeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hingga calon kepala daerah juga mengeluarkan biaya tinggi.
Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Ingin Pilkada Langsung Dievaluasi
“Kita lihat adanya politik biaya Tinggi. Mulai dari biaya dari pemerintah APBN dan APBD, yang dikeluarkan untuk mobilisasi masyarakat. Karena pilkada langsung memobilisasi masyarakat antara ke bilik suara, otomatis dengan mobilisasi masyarakat yang besar biayanya jadi lebih tinggi,“ ungkap Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Mantan Kapolri ini berujar, tidak ada yang gratis untuk ikut dalam pilkada langsung. Bagaimaha tidak, seorang calon bupati harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 30 miliar untuk ikut pilkada. Dia pun ingin bertemu calon kepala daerah yang mengklaim jika maju di Pilkada secara langsung tak mengeluarkan uang sepeser pun dari kantongnya.
“Ya kalau ada yang menyatakan enggak bayar nol persen, saya pengen ketemu orangnya,” ujar Tito.
