Dia mengatakan, biaya mahal yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah di Pilkada langsung biasanya digunakan untuk kampanye, saksi di TPS dan lainnya.
Namun, menurut Tito, jumlah pengeluaran calon kepala daerah dengan gaji yang diterima sebagai kepala daerah. Menurutnya, tiap kepala daerah akan rugi, apabila gaji yang didapatkannya tak benading denyan modal politik yang dikeluarkan.
Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Jelaskan Maksud Evaluasi Pilkada Langsung
Dengan kondisi demikian, lanjut Tito, operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi yang kerap kali menjerat kepala daerah bukanlah satu hal yang membanggakan.
"Kenapa? Karena sistem itu membuat dia balik modal sehingga ya tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, teknik-teknik investigasi, mentarget kepala daerah sangat mudah sekali ya pasti akan korupsi,” tutup Tito.
(Fiddy Anggriawan )