JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) memutuskan seluruh harta dan aset First Travel diserahkan kepada negara, bukan jamaah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menilai keputusan tersebut janggal, karena menurutnya tak ada kerugian negara diakibatkan dalam kasus ini.
"Penipuan yang dilakukan oleh First Travel tidak ada kerugian negara diakibatkan dari kasus ini," ujar Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Politikus Partai Golkar itu menilai, negara sama sekali tidak dirugikan dalam kasus First Travel itu. Apalagi, aset yang dimiliki perusahaan jasa umrah tersebut merupakan uang jamaah yang jadi korban penipuan.
"Kalau memang sekarang disita negara, maka negara harus bertanggung jawab untuk memenuhi kepastian hukum untuk para korban First Travel," tutur Ace.