"Jangan diberikan kepada orang yang dikhawatirkan justru melahirkan, masalah utamanya itu bukan sekedar profesionalitas, tapi juga kepercayaan publik," tuturnya.
"Tapi kalau hanya berjalan dari satu kontroversi ke kontroversi lain, produktivitansya akan terganggu. Itu perlambatan pembangunan lagi. Kita ingin porduktif tapi malah mengalami hambatan yang tak perlu," sambung dia.
Baca juga: Bukan Pengurus Parpol, Ahok Tak Perlu Mundur dari PDIP Jika Jadi Bos BUMN
Mustafa mengatakan, hal ini berlaku tidak hanya untuk Ahok, tetapi kepada siapapun yang hendak direkrut menjadi pimpinan perusahaan BUMN haruslah mempertimbangkan aspek kepercayaan publik.
"Karena BUMN bukan semata-mata entitas bisnis, tapi dia ada negaranya. Badan usaha tapi milik negara. Jadi pemerintah harus aware dengan masukan dari publik," pungkas dia. (wal)
(Amril Amarullah (Okezone))
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.