Anggota DPRD & Pejabat Pemprov DKI Dilarang Kunker Sebelum APBD 2020 Rampung
JAKARTA - Ketua Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengimbau kepada anggota dewan DPRD DKI tidak melakukan kunjungan kerja (Kunker) sebelum pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 rampung.
"Saya putuskan semua Kunker ditiadakan sampai tanggal 30 November untuk maksimalkan pembahasan APBD," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/11/2019).
Karena itu, pria yang kerap disapa Pras tersebut optimis pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD tahun 2020 akan selesai pada akhir November.
"Penjadwalan kita masih normal, masih tetap. Saya optimis pada 29 November kita dapat melaksanakan Paripurna dan sekalian MoU (memorandum of understanding)," terangnya.
Meskipun pembahasan KUA-PPAS di masing-masing Komisi membutuhkan waktu yang cukup panjang, namun Prasetyo yakin semua usulan program dan anggaran yang diajukan eksekutif sudah sangat matang dibahas oleh legislatif.
"Prapembahasan Komisi sudah sangat detail dan tinggal penyempurnaan rasionalisasi APBDnya aja. Kita sudah maksimalkan nih fungsi kita, fungsi pengawasan program yang diajukan oleh eksekutif," tuturnya.
Baca Juga : Djarot Anggap Nyinyiran Fadli Zon Masukan untuk Ahok
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. Ia mengatakan pejabat di Pemprov DKI juga dilarang untuk melaksankan kunker selama pembahasan APBD 2020 belum kelar.
"Kalau kami di eksekutif, tidak ada izin keluar sebelum APBD beres. Jadi semuanya harus hadir dan taat mengikuti jadwal itu dengan baik," ungkap Saefullah.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
