MA Pangkas Hukuman Idrus Marham, KPK Singgung Efek Jera bagi Koruptor
JAKARTA - Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi mantan Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham terkait perkara korupsi kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1.
Hukuman penjara Idrus Marham dikurangi menjadi dua tahun oleh MA setelah sebelumnya divonis lima tahun bui di tingkat banding atau Pengadilan Tinggi DKI.
Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap ke depannya ada kesamaan visi antara penegak hukum dengan lembaga peradilan dalam konteks pemberian efek jera bagi para pelaku korupsi. Apalagi, setelah perbuatannya terbukti bersalah.
"Ke depan, KPK berharap ada kesamaan visi antar semua institusi kalau kita bicara soal bagaimana memaksimalkan efek jera terhadap pelaku korupsi," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (4/12/2019).
Febri menyinggung soal hukuman maksimal bagi pelaku korupsi yang perbuataannya divonis terbukti bersalah. Menurutnya, harus ada kesamaan visi penghukuman maksimal antara penegak hukum dengan lembaga peradilan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.
Idrus Marham (Foto: Okezone/Heru Haryono)
"Kalau seorang pelaku korupsi sudah terbukti bersalah tentu harapannya bisa dijatuhkan hukuman semaksimal mungkin sesuai dengan perbuatannya," ujarnya.
Sekadar informasi, awalnya Idrus Marham divonis tiga tahun penjara di tingkat pertama atau Pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim Pengadilan Tipikor memvonis Idrus Marham terbukti bersalah karena menerima suap terkait proyek PLTU Riau-1 bersama-sama Eni Maulani Saragih.
Kemudian, Idrus Marham melalui pengacaranya mengajukan banding. Namun di Pengadilan Tinggi DKI, Idrus justru diperberat hukumannya menjadi lima tahun bui. Lantas, Idrus mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan.
