Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Dinilai Langkah Mundur
JAKARTA – Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD menuai pro dan kontra. Sejumlah kalangan menilai wacana tersebut sebagai langkah mundur dalam demokrasi Indonesia.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Asman Abnur mengatakan, pilkada langsung telah berhasil menghadirkan kepala daerah berkualitas. Bahkan, banyak kepala daerah dengan potensi luar biasa.
“Sejujurnya kita sudah berhasil. Tidak boleh dipungkiri banyak kepala daerah yang berhasil. Sewaktu masih menjadi menteri, saya mengadakan evaluasi terhadap kinerja para kepala daerah itu. Sebagian besar atau 60 persen kinerjanya cukup baik yang digambarkan dalam bentuk lakip,” kata Asman, seperti dilansir dari iNews.id, Kamis (5/12/2019).
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) itu menjelaskan, semestinya Indonesia tidak boleh lagi mundur ke belakang dengan pemilihan dilakukan DPRD setempat. Ia mengaku pernah punya pengalaman pada 2001 maju sebagai calon wali kota yang dipilih DPRD. Dirinya pun harus menghadapi 30 anggota DPRD dari fraksi berbeda.
Menurutnya, kompleksitas pilkada tidak langsung luar biasa. Sekelas pemilihan wali kota, DPP partai politik ikut berperan sebuah perjalanan yang panjang. Ditambah lagi harus menghadapi individu-individu anggota DPRD yang masing-masing memiliki agenda sendiri.
"Kemudian tahun 2004, saya mengikuti pemilihan langsung anggota DPR RI. Perilaku pemilih belum seperti sekarang, karena belum ada latihan pada saat itu. Bagaimana pada saat itu menghadapi voter, saya pikir enggak sesulit sekarang, karena sekarang sudah dilatih sampai berapa kali kita melakukan pilkada dan kemudian pileg," tuturnya.
Pilkada langsung menurutnya menghasilkan kepala daerah yang lebih bagus. ”Intinya, kita enggak boleh mundur lagi dari perjalanan panjang yang telah dilakukan ini,” katanya.
Meski begitu lanjut Asman, ada beberapa catatan terkait pilkada langsung. Yaitu pertama, dari sisi penyelenggaraan. Dia menyoroti Bawaslu yang dulu menjadi lembaga yang seolah tanpa kewenangan karena belum memiliki pejabat eselon satu.
