KALTIM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenarkan proyek pembangunan Ibu Kota baru memang harus dibagi-bagi ke swasta. Pembagian proyek itu sebaiknya tak melulu selalu dipandang negatif.
Pernyataan Jokowi ini menjawab kritikan yang disampaikan oleh sejumlah LSM yang mengkritik pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai bagi-bagi proyek dari pemerintah ke swasta.
"Kalau pikirannya negatif tok ya repot, bagi-bagi proyek ya harus dibagi. Masa kita kerjain sendiri, APBN bisa habis lah. Artinya, keterlibatan di luar pemerintah itu sangat diperlukan," kata Jokowi kepada wartawan di Novotel, Balikpapan Kalimantan Timur, Rabu (18/12/2019).
Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Menteri Siti : Indonesia Serius dalam Pemulihan Lingkungan

Kepala Negara memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota baru jangan sampai mengganggu APBN. Ia pun menginginkan sumber pendanaan bisa dilakukan dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi pihak swasta.
Jokowi pun menerangkan adanya pihak swasta yang menawarkan investasi berupa transportasi energy nonfosil. Selain itu, ada pula yang ingin berinvestasi dengan cara mendirikan sebuah universitas.
"Ini yang sedang kita kembangkan artinya yang dibangun trust, kepercayaan Ibu Kota sebuah gagasan yang patut didukung oleh mereka," ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Targetkan Bangun Tol Penghubung Ibu Kota Baru pada 2020
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.