Kontroversi Anies Baswedan, dari Rencana Wisata Halal hingga Izin DWP 2019
JAKARTA – Dua tahun sudah Anies Baswedan memimpin Jakarta sebagai Gubernur. Perjalanan itu bukan berarti mulus, namun ada sederet kontroversi atas kebijakan yang dikeluarkan setelah dirinya "menjomblo", karena ditinggal Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang memilih ikut kontestasi politik di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
Merangkum dari berbagai sumber, berikut ini sejumlah kontroversi Anies Baswedan:
- Izinkan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan izin penyelenggaraan konser DWP 2019 yang diselengarakan di JIExpo, Kemayoran pada 13-15 Desember. Izin diberikan dengan dalih Jakarta lokasi bertemunya berbagai pusat kebudayaan, baik internasional maupun lokal. Even musik seperti itu tak lagi bisa dilarang selama membuahkan dampak positif.
"Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk menjaga nilai dan norma budaya yang disepakati secara umum oleh warga Jakarta apapun latar belakangnya," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Alberto Ali pada Kamis 12 Desember 2019.
Penyelenggaran DWP pada 2017 saja diklaim memberikan keuntungan pajak Rp10 miliar. Alasan lain, panitia penyelenggara, Ismaya Group memastikan akan tetap menaati hukum berlaku di Indonesia, seperti tidak memperjualbelikan narkoba dan melarang seks bebas saat acara berlangsung.
Izin yang diberikan itu bukan berarti tanpa penolakan. Ada yang berdemonstrasi, ada pula yang mengeluarkan pendapat, seperti Front Pembela Islam (FPI) yang meminta Anies untuk lebih cerdas dan kreatif dalam membangun indeks manusia sekaligus perekonomian yang halal. Mereka menganggap acara DWP hanya sekadar ajang pesta pora tanpa manfaat.
- Beri Penghargaan Diskotek Colosseum
Pemprov DKI Jakarta memberikan penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk Diskotek Colosseum. Namun, setelah muncul berbagai protes, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, Pemprov DKI memutuskan mencabut penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk Diskotek Colosseum.
Misalnya, kritik dilontarkan Badan Narkotika Nasional (BNN) lantaran di sana pernah ditemukan narkoba pada September lalu.
"Untuk itu, pemberian penghargaan Colosseum yang diputuskan Disparbud dengan Surat Keputusan 388 Tahun 2019 tentang Penetapan Pemenang Adikarya Wisata 2019," kata Saefullah pada Senin 16 Desember 2019.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memberikan penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada Diskotek Colosseum Jakarta. Penghargaan itu bukan hanya diberikan kepada Colosseum, tapi juga kepada 31 industri wisata lainnya.
Akibat kejadian tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir mengatakan, telah mencopot Plt Kadisparbud DKI Jakarta, Alberto Ali dari jabatannya setelah keliru dalam memberi penghargaan Adikarya Wisata 2019 ke Diskotek Colosseum. Kini, posisi itu diisi Asisten Sekda Bidang Perekonomian Sri Haryati.
Chaidir menjelaskan, pencopotan itu sudah dilakukan sejak Senin 16 Desember 2019, sejak ditemukannya adanya kesalahan dalam penilaian pemberian penghargaan tersebut. Sebab, yang bersangkutan langsung menjalani pemeriksaan oleh Kepala Inspektorat DKI Jakarta Michael Rolandi.
- Tutup Alexis
Pemprov DKI Jakarta melakukan penutupan PT Grand Ancol alias Hotel Alexis, di Jalan RE Martadinata, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu 28 Maret 2018. Penutupan itu ditandai dengan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sejak Kamis, 22 Maret 2018.
Pemprov DKI Jakarta menutup Alexis karena terbukti melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
Pemprov DKI Jakarta dipimpin Anies tegas menolak permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diajukan oleh manajemen Alexis, sehingga izin operasi hotel itu segera habis. Alexis selama ini diduga menyajikan hiburan malam untuk kaum dewasa. Selain itu, penutupan total Alexis disebabkan karena adanya praktik prostitusi dan perdagangan manusia.
"Apa yang diindikasikan tentang praktik-praktik pelanggaran itu ditemukan bukti-bukti yang kuat telah terjadi. Bukan narkoba, yang narkoba kita tidak lihat, tetapi praktik prostitusi, praktik perdagangan manusia ditemukan di situ," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 27 Maret 2019.
- Wisata Halal
Mengembangkan wisata halal adalah salah satu rencana kerja pasangan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Hingga saat ini, kabar pengembangan wisata halal perlahan meredup, terutama setelah Sandiaga maju mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Tapi ternyata Pemprov DKI belum menyerah mengupayakan ini. Plt Kadisparbud DKI Jakarta, Alberto Ali, Rabu 27 November 2019, mengatakan, mereka tengah mengupayakan terciptanya berbagai destinasi wisata halal di Jakarta.
Usaha Kecil Menengah (UKM), restoran, dan hotel adalah target utama rencana ini. "Kami targetkan wisatawan muslim 1 juta di 2020, dengan catatan restoran dan hotel sudah bersertifikasi halal," katanya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
