nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Erdogan Dapat Izin Parlemen Kerahkan Militer Turki ke Libya

Jum'at 03 Januari 2020 13:03 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 01 03 18 2148809 erdogan-dapat-izin-parlemen-kerahkan-militer-turki-ke-libya-P2e7O9UDXK.jpg Militer Turki. (Foto/Reuters)

ANKARA - Parlemen Turki telah mengesahkan undang-undang yang memberi izin bagi pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk mengerahkan pasukan militer ke Libya guna mengintervensi perang saudara di negara itu.

Parlemen Turki menyetujui UU itu pada Kamis 2 Desember, dengan 325 suara mendukung dan 184 suara menentang.

Turki bersekutu dengan pemerintah Libia sokongan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berbasis di Ibu kota Tripoli.

Pemerintah Libia, yang mendapat sokongan PBB, telah memerangi aksi pemberontakan kelompok militer di bawah pimpinan Jenderal Khalifa Haftar, yang berbasis di kawasan timur Libya.

Foto/AAWSAT

Dalam percakapan melalui sambungan telepon dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, memperingatkan apa yang disebutnya sebagai "campur tangan asing" di Libya, kata Gedung Putih.

Baca juga: Drone Militer Amerika Serikat Hilang di Libya

Baca juga: Erdogan Sebut Turki Tak Bisa Tekan Laju Gelombang Pengungsi Dampak Perang Suriah

Mesir, yang mendukung Jenderal Haftar, mengecam keputusan parlemen Turki dengan mengatakan bahwa hal itu akan "berpengaruh negatif terhadap stabilitas di kawasan Mediterania".

Pekan lalu, Erdogan mengatakan akan meminta persetujuan parlemen untuk memberikan bantuan militer menyusul permintaan pemerintah Libya.

Foto/Reuters

Mengutip BBC, Jumat (3/1/2020) Presiden Turki, yang Partai AK pimpinannya menguasai parlemen, mampu mengesahkan undang-undang itu tanpa partai-partai oposisi utama yang menentangnya.

UU tersebut memungkinkan Turki menempatkan pasukan non-tempurnya, untuk bertindak sebagai penasihat dan pelatih bagi pasukan pemerintah Libya dalam memerangi pasukan Jenderal Haftar.

Namun demikian, sejumlah pakar khawatir bahwa undang-undang itu dapat memperdalam keterlibatan Turki dalam konflik dan meningkatkan ketegangan dengan sejumlah negara yang merupakan pendukung Jenderal Haftar, seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Rusia.

Bagaimanapun, Wakil Presiden Turki, Fuat Oktay, mengatakan UU itu akan berlaku selama setahun, tetapi tidak memberikan rincian tentang skala potensi penempatan militer Turki di Libya.

"Kami siap. Angkatan bersenjata kami dan kementerian pertahanan kami siap," kata Oktay.

Pasukan Jenderal Haftar telah berusaha merebut ibu kota dari Pemerintahan Kesepakatan Nasiona (GNA), yang dipimpin Perdana Menteri Fayez al-Serraj.

Turki berpendapat konflik Libya dapat mengancam kepentingannya di negara itu dan stabilitas di kawasan tersebut.

Apa yang melatari perang saudara di Libya?

Libia saat ini luluh-lantak akibat kekerasan dan perpecahan semenjak penguasa lama, Muammar Gaddafi, digulingkan dan dibunuh pada 2011.

Semenjak saat itulah, negara tersebut dilanda perang saudara tanpa otoritas yang mampu mengendalikan secara penuh.

Episode konflik terbaru dimulai pada April tahun lalu, ketika Jenderal Haftar melancarkan serangan ke Tripoli dalam upaya menggulingkan pemerintah yang diakui secara internasional. 

Namun delapan bulan kemudian, pertempuran berlanjut di mana pasukan militer GNA menghadang pasukan Jendral Haftar di kawasan teluk di pinggiran Tripoli bagian selatan.

Dalam beberapa pekan terakhir, pertempuran meningkat setelah Jendral Haftar mendeklarasikan apa yang disebutnya sebagai pertempuran "puncak" dan menentukan untuk merebut ibu kota.

Jendral Haftar, yang dijuluki sebagai orang kuat di kalangan militer Libya, telah aktif berpolitik selama lebih dari empat dekade dan merupakan salah satu sekutu dekat Gadaffi hingga perselisihan di antara pada akhir 1980-an, yang memaksanya hidup di pengasingan di AS.

Apa reaksi setelah pengesahan RUU tersebut?

Wakil Presiden Turki, Fuat Oktay, mengatakan pengesahan UU itu sebagai "sinyal politik" kepada pasukan Jenderal Haftar.

"Mosi pemerintah Libia penting untuk melindungi kepentingan negara kita dan demi perdamaian dan stabilitas kawasan," kata Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu melalui cuitannya di Tweeter setelah pemungutan suara.

Sebaliknya, Mesir mengatakan UU tersebut merupakan "bentuk pelanggaran nyata" Turki atas hukum internasional.

"Mesir memperingatkan konsekuensi atas intervensi militer Turki di Libia dan menekankan bahwa intervensi itu akan membawa dampak negatif bagi stabilitas di kawasan Mediterania," sebut Kementerian Luar Negeri Mesir dalam sebuah pernyataan.

Presiden Mesir, Abdul Fattah al-Sisi, menggelar pertemuan Dewan Keamanan Nasional untuk membahas "intervensi militer asing" di Libia.

Sebelum RUU itu disahkan, Erdogan membahas konflik Libia dengan Presiden AS Donald Trump melalui telepon, kata kantor kepresidenan Turki.

Trump dan Erdogan "menekankan pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan masalah-masalah regional," sebutnya.

Erdogan juga diperkirakan akan membahas Libia dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, pekan depan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini