KPK Diminta Kawal Proses Pemilihan Wagub DKI di DPRD
JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta di Parlemen Kebon Sirih. Hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya politik uang dalam memuluskan seseorang menduduki kursi DKI-2.
"Tolong prosesnya diawasi, kita minta media mengawasi proses ini supaya proses demokrasi di DPRD dalam konteks pemilihan cawagub, betul-betul fair play, termasuk juga para penegak hukum, KPK juga ikut mengawasi," kata Arifin saat jumpa pers di Kantor DPW PKS, Jakarta Timur, Selasa (21/1/2020).
Baca Juga: Ini Alasan Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto Terhempas dari Bursa Cawagub DKI
Dia melanjutkan, seluruh elemen masyarakat dan insan media pun diminta untuk membantu dalam hal pengawasan. Sehingga, proses demokrasi pemilihan pengganti Sandiaga Uno berjalan secara transparan.
"Jangan sampai ada pihak tertentu yang mencederai proses demokrasi berjalan di DPRD, apalagi cara melawan hukum, kita berharap mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan baik dan yang terpilih adalah yang terbaik untuk membantu kerja gubernur," ujarnya.
Arifin mengimbau agar sesegera mungkin anggota DPRD melakukan proses pemilihan.
"Kami sangat berjiwa besar menyandingkan satu dari PKS dan satu dari Gerindra. Karena kita ingin proses ini berjalan cepat dan tak tertunda," katanya.
Seperti diketahui, Gerindra dan PKS menyepakati dua nama baru untuk menjadi cawagub. Mereka adalah Nurmansyah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra.
Baca Juga: Alasan Gerindra Tak Undang PKS saat Umumkan Cawagub DKI
(Fiddy Anggriawan )
