Pimpinan DPR: Draf Omnibus Law Paling Lambat Diterima Pekan Depan
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan draf seluruh Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam program omnibus law paling lambat akan diterima legislatif pada pekan depan dari pemerintah.
“Paling lambat akan kami terima minggu depan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Pemerintah saat ini tengah menggodok Omnibus Law atau menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu. RUU yang masuk dalam program omnibus law di antaranya RUU Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, serta RUU Ibu Kota Negara.
Draf RUU Cipta Lapangan Kerja sempat beredar di masyarakat dan isinya sempat menimbulkan kontroversi. Namun, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pihaknya belum menerima draf terkait Omnibus Law dari pemerintah.
Dasco belum mengetahui apakah nantinya draf omnibus law akan diberikan secara sekaligus oleh pemerintah atau secara bertahap.
“Saya belum tahu apakah akan sekaligus atau bertahap,” katanya.
Lebih lanjut politikus Partai Gerindra itu enggan menanggapi mengenai draf-draf omnibus law yang sudah beredar di publik dan menjadi polemik. Ia baru mau berkomentar jika DPR sudah menerima draf resmi dari pemerintah.
“Nah kami enggak mau menanggapi polemik itu sebelum mendapatkan naskah akademik dan draf yang resmi,” ujar dia.
Baca Juga : Mahfud MD Ungkap Sejarah Omnibus Law, Berawal dari Sebutan Bus Besar di Prancis
Sebelumnya beredar draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Draf itu berisi penghapus sertifikasi produk halal dan Menteri Dalam Negeri mempunyai wewenang untuk memberhentikan Kelapa daerah jika tak menjalankan program strategis nasional.
Baca Juga : Mahfud MD Sebut Omnibus Law Bukan untuk Kongkalikong dengan Asing
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
