Kasus Penghinaan Risma, Ombudsman: Penetapan Tersangka Sesuai Prosedur

Syaiful Islam, Okezone · Rabu 05 Februari 2020 22:31 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 05 519 2163973 kasus-penghinaan-risma-ombudsman-penetapan-tersangka-sesuai-prosedur-4WHpF32aUu.jpg Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Foto: Okezone)

SURABAYA - Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Timur menyatakan penetapan tersangka oleh Polrestabes Surabaya dalam kasus dugaan penghinaan atau ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma), melalui akun media sosial Facebook telah sesuai prosedur.

"Kami sudah memperoleh kepastian dari Pak Kasatreskrim (AKBP Sudamiran), bahwa perkara yang menyeret seorang ibu rumah tangga asal Bogor, Jawa Barat, berinisial ZKR sebagai tersangka ini dilaporkan sendiri oleh Ibu Wali Kota Tri Rismaharini," jelas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Agus Widiyarta kepada wartawan, di Mapolrestabes Surabaya, Rabu (5/2/2020).

Dia juga mengatakan jika sesuai keterangan polisi, bahwa pemberitaan dari awak media yang menyebut perkara ini dilaporkan oleh Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya, dengan kuasa dari Ibu Wali Kota Tri Rismaharini tidak benar.

Kepala
(Foto: Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Agus Widiyarta/Okezone)

Baca Juga: Risma: Salah Saya Apa Disebut Kodok?

Agus yang didampingi sejumlah anggota Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur mengaku mendatangi Polrestabes Surabaya, setelah menerima pengaduan dari sebuah kelompok masyarakat yang menuding laporan Wali Kota Tri Rismaharini, terkait dugaan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dalam perkara ini cacat hukum, karena dikuasakan melalui Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya.

Laporan yang diterima pada tanggal 3 Februari itu mengacu pada Mahkamah Konstitusi Nomor 31/ PUU-XIII/ 2015 tentang Yudisial Review Pasal 319, yang menyebut pasal penghinaan pada pejabat negara telah dihapus dan selanjutnya pejabat negara yang merasa dihina harus melaporkan sendiri secara pribadi atau dikuasakan kepada penasehat hukumnya dengan biaya pribadi.

"Sebenarnya laporan dari kelompok masyarakat ini tidak memenuhi syarat formil untuk kami tindaklanjuti karena bukan korban sendiri yang melapor. Selain itu laporan ini juga tidak berkaitan dengan pelayanan publik. Kami memutuskan untuk tetap melakukan klarifikasi ke Polrestabes Surabaya karena perkara ini telah menjadi atensi di masyarakat secara luas," tandasnya.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini