Menlu RI Angkat Isu Perempuan, Hak Rakyat Palestina di Sidang HAM PBB

Rahman Asmardika, Okezone · Selasa 25 Februari 2020 17:18 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 25 18 2173952 menlu-ri-angkat-isu-perempuan-hak-rakyat-palestina-di-sidang-ham-pbb-1T2RYGvsEq.jpeg Foto: Dok. Kemlu RI.

JENEWA – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P Marsudi mengangkat isu pemberdayaan perempuan dalam pidatonya di depan Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB ke-43, Senin 24 Februari 2020. Pidato yang disampaikan di Markas Besar PBB di Jenewa, Swiss itu merupakan yang pertama disampaikan Menlu Retno selama keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB Periode 2020-2022.

Isu perempuan disinggung secara khusus pada saat Menlu RI berbicara mengenai pentingnya inklusivitas dalam pemajuan dan perlindungan HAM.

“Pemberdayaan Perempuan merupakan elemen penting dalam promosi dan perlindungan HAM” tutur Menlu RI sebagaimana dikutip dalam pernyataan pers Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI), Selasa (25/2/2020).

Upaya Indonesia dalam pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada tingkat nasional, namun juga dilakukan pada tingkat kawasan dan dunia.

Di tingkat kawasan, Indonesia telah mengadakan Regional Training on Women, Peace and Security dan Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam resolusi konflik dan mediasi.

Sementara Di tingkat global, Indonesia juga mendorong kontribusi Perempuan Afghanistan dalam proses perdamaian di Afghanistan melalui pembentukan Afghanistan-Indonesia Women’s Network.

Selam isu pemberdayaan perempuan, Menlu RI juga menyinggung mengenai pentingnya aspek pencegahan pelanggaran HAM dan penguatan sinergi Dewan HAM PBB dalam promosi dan proteksi HAM.

“Pencegahan pelanggaran hak asasi manusia lebih murah daripada mengatasi pelanggaran itu sendiri,” ungkap Retno.

Secara khusus, dia juga menyinggung isu HAM bagi bangsa Palestina, terutama masalah tak terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Palestina.

“Tidak terpenuhinya Hak-hak dasar rakyat Palestina selama ini yang diperparah dengan rencana pembangunan pemukiman illegal baru di tanah Palestina merupakan contoh pelanggaran HAM yang harus segera diselesaikan,” tegas Retno.

Pertemuan High Level Segment Dewan HAM PBB dihadiri oleh delegasi dari 192 negara, dan 66 di antaranya dipimpin oleh Kepala Negara atau delegasi setingkat menteri.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini