Penundaan Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Dinilai Tepat
JAKARTA - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan termasuk Relawan Jokowi (Rejo).
Wakil Ketua Umum Rejo, Mudhofir Khamid menyebut penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja merupakan langkah tepat. Sebab, situasi bangsa saat ini sangat tidak kondusif, menyusul mewabahnya virus corona atau Covid-19 yang hingga kini belum kunjung berakhir.
"Ke depannya serikat buruh juga sudah seharusnya punya konsep, gagasan dan ide sebagai bentuk penolakan tersebut. Serikat butuh harus punya position paper sehingga nanti ada dialog dengan para pemangku kepentingan," kata Mudhofir kepada Okezone, Jumat (24/4/2020).
Baca juga: Presiden Jokowi dan DPR Sepakat Tunda Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja
Dengan ditundanya pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja lanjut Mudhofir, pemerintah diharapkan menghasilkan solusi yang tentunya berorientasi pada kesejahteraan buruh.
"Sehingga harapanya ada jalan keluar yang terbaik bagi kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha," ujarnya.
Ia menambahkan, tripartit nasional yang terdiri dari wakil serikat buruh di tingkat nasional, wakil asosiasi pengusaha dan pemerintah sejatinya mengedepakan dialog terkait pembahasan klaster ketenagakerjaan ini.
"Sehingga klaster ketenegakerjaan yang dihasilkan sesuai harapan bersama. Jadi, pengusaha tidak dirugikan begitu juga dengan buruh," tandasnya.
Baca juga: Rapat Paripurna, DPR Bacakan Surat Presiden Terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada DPR untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja tersebut.
"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat, bahwa klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta melalui telekonferensi hari ini.
