Pemerintah Diminta Dengarkan Warga Sultra Terkait 500 TKA China

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Kamis 30 April 2020 14:36 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 30 340 2207268 pemerintah-diminta-dengarkan-warga-sultra-terkait-500-tka-china-dLPt7aE7wO.jpg Foto: Ilustrasai

JAKARTA - Gubernur Sulawesi Utara (Sultra) Ali Mazi bersama anggota DPRD menolak kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) secara bergelombang. Pasalnya, mereka datang di tengah pandemi Covid-19.

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR R Saleh Daulay meminta pemerintah mendengarkan dan memenuhi aspirasi DPRD, pemerintah provinsi, dan masyarakat Sulawesi Tenggara yang tegas menolak masuknya TKA di masa pandemi covid-19 ini.

Apalagi, lanjut Saleh, TKA yang berjumlah 500 orang tersebut diketahui berasal dari China. Hal ini tentu akan menimbulkan perasaan khawatir dan takut di tengah masyarakat.

“Apa yang disampaikan Gubernur, DPRD Provinsi, dan masyarakat itu murni sebagai aspirasi berkenaan dengan penanggulangan covid-19. Diyakini bahwa masuknya orang asing ke Indonesia sangat potensial membawa virus corona. Apalagi, TKA tersebut berasal dari China, epicentrum pertama sekali virus Corona ini,” kata Saleh kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Saleh menuturkan, wajar saja bila pemerintah daerah dan masyarakat tentu sangat khawatir, mengingat penyebaran covid-19 di Indonesia belum mereda. Apalagi berdasarkan grafik penyebarannya masih menunjukkan pertambahan orang yang positif corona semakin banyak. “Yang meninggal juga semakin banyak,” tutur Saleh.

Menurut Saleh, kebijakan pemerintah Indonesia yang memberi izin masuk kepada para TKA itu dinilai aneh. Bahkan terkadang, kelihatan Indonesia kurang berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan para investor tersebut.

“Kasus kedatangan TKA asal China di masa pandemi seperti ini bukan sekali ini saja. Tempo hari ada juga puluhan orang TKA asal China yang tiba di Kepulauan Riau. Itu juga menimbulkan polemik dan perdebatan. Tapi kok semakin diperdebatkan, malah tidak semakin menyusutkan langkah mereka untuk masuk ke Indonesia,” tegasnya.

Disisi lain menurut Saleh ada aspek yang perlu juga diperhatikan oleh pemerintah, bahwa WNI banyak yang membutuhkan pekerjaan. Apalagi sekarang perusahaan dalam negeri yang terpaksa merumahkan para pekerjanya usai terdampak dari pandemi Covid-19.

“Salah satu manfaat investasi asing adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal. Jika investasi asing justru mempekerjakan TKA, berarti investasi itu tidak memiliki added value. Hanya menguntungkan pihak asing saja. Wajar jika dikritisi dan dipertanyakan masyarakat,” tutup Saleh.

Sebelumnya diwartakan, di tengah wabah Covid-19, 500 Warga Negara Asing (WNA) China, akan masuk di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Informasinya, ratusan WN Tiongkok itu, harusnya sudah masuk di Sultra, pada 22 April 2020 lalu, sebagai pekerja di salah satu perusahaan kawasan industri smelter nikel Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.

Gubernur Sultra Ali Mazi membenarkan informasi ini. Namun, kebijakan pemerintah pusat itu ditolak Pemerintah Provinsi Sultra.

"Saya langsung mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga DPRD, Dandrem, Kapolda, Imigrasi Kesimpulannya kita keberatan untuk kebijakan memasukan kembali 500 TKA asal Cina," tegas Ali Mazi.

(fmh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini