2 Mantan Pemimpin Hong Kong Bentuk Aliansi Pro China

Agregasi VOA, · Selasa 05 Mei 2020 22:39 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 05 18 2209745 2-mantan-pemimpin-hong-kong-bentuk-aliansi-pro-china-Hri028YFEs.jpg (Foto: AP)

DUA mantan pemimpin eksekutif Hong Kong membentuk aliansi pro-Beijing untuk mendukung kebijakan China yang disebut “Satu Negara, Dua Sistem” dan menghidupkan kembali ekonomi kota itu setelah berbulan-bulan protes antipemerintah.

Tung Chee-hwa dan Leung Chun-ying memperkenalkan koalisi mereka tersebut, Selasa (5/5/2020), menjelang pemilu legislatif penting September mendatang. Banyak pengamat menilai, koalisi ini dibentuk kedua mantan pemimpin eksekutif tersebut, menyusul kekalahan pemerintah pro-Beijing yang berkuasa di pemilihan-pemilihan tingkat daerah yang diselenggarakan tahun lalu, di tengah-tengah munculnya demonstrasi-demonstrasi yang menuntut demokrasi yang lebih besar.

Koalisi itu juga diperkenalkan pada saat ekonomi Hong Kong mengalami penyusutan drastis dan tingkat pengangguran melambung tinggi. Pada Maret 2020, tingkat pengangguran mencapai 4,2 persen, tertinggi dalam periode waktu lebih dari sembilan tahun, dan merupakan peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya.

Baca juga: Palestina Perpanjang Keadaan Darurat di Tepi Barat Terkait Covid-19

Tung dan Leung mengatakan, aliansi baru yang dinamakan "Koalisi Hong Kong" itu akan menghidupkan dunia kerja dengan menciptakan lapangan kerja, menyediakan program magang dan menawarkan kesempatan kerja sukarela bagi para sarjana yang baru lulus. Mereka tidak merinci bagaimana mereka akan merealisasikan janji itu. 

“Kita akan menyokong sepenuhnya kebijakan ‘Satu Negara, Dua Sistem’, memulihkan ekonomi kita dan terus menegakkan aturan hukum sehingga kita bisa mewujudkan kestabilan dan kemakmuran di Hong Kong,” kata Tung, yang memimpin Hong Kong dari 1997 hingga 2005.

Hong Kong dilanda protes-protes anti-pemerintah tahun lalu yang mempersoalkan pengaruh China yang makin kental dalam urusan domestik kota itu. Bekas koloni Inggris ini diserahkan kembali ke China pada 1997 di bawah kerangka kebijakan 'Satu Negara, Dua Sistem'. Kebijakan itu memberi Hong Kong kebebasan yang tidak bisa dinikmati di China daratan, dan otonomi untuk menangani masalah domestiknya selama 50 tahun.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini