DPR Bahas Kenaikan Iuran Peserta BPJS Usai Lebaran
JAKARTA - Komisi IX DPR RI mengangendakan rapat bersama dengan Kementrian Kesehatan dan BPJS terkait dikeluarkannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena menuturkan, pihaknya menjadwalkan rapat bersama dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk membahas kenaikkan iuran peserta.
Adapun, lanjut Melki, rapat tersebut baru akan digelar pada bulan Juni ataupun usai Hari Raya Idul Fitri atau lebaran. "Diperkirakan awal Juni. Sekarang kan mau lebaran," ujar Melki kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/5/2020).
Melki menekankan, bahwa rapat tersebut akan diselenggarakan meskipun jadwal anggota DPR masih melakukan masa reses.
Oleh sebab itu, pihaknya sedang mengajukan dan menginformasikan secara informal kepada pimpinan DPR ihwal adanya rapat tersebut.
"Yang pasti akan kami lakukan secara resmi habis lebaran. Tapi secara informal sudah lapor juga ke pimpinan DPR," jelasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan, setelah sebelumnya Mahkamah Agung (MA) sempat mengeluarkan keputusan membatalkan kenaikan iuran tersebut.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diundangkan pada 6 Mei. Berlaku mulai 1 Juli 2020.
Untuk diketahui, iuran BPJS Kelas III dari Rp25.500 per orang per bulan menjadi Rp35.000; kemudian Kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp100.000 dan Kelas I dari Rp80.000 menjadi Rp150.000.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
