nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

China Usulkan UU Keamanan yang Berpotensi Jadi "Akhir dari Hong Kong"

Rahman Asmardika, Okezone · Jum'at 22 Mei 2020 12:59 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 05 22 18 2217969 china-usulkan-uu-keamanan-yang-berpotensi-jadi-akhir-dari-hong-kong-IjLXx0exn4.jpg Foto: Reuters.

BEIJING - China mengusulkan untuk memperkenalkan undang-undang keamanan baru di Hong Kong untuk melarang aksi-aksi terkait hasutan, pemisahan diri dan subversi. Langkah itu kemungkinan besar akan mendapatkan perlawanan keras dari dunia internasional dan di Hong Kong yang tahun lalu mengalami berbulan-bulan protes pro-demokrasi.

Usulan mengenai undang-undang keamanan baru itu akan dibahas pada Kongres Rakyat Nasional (KRN) saat kembali dibuka pada Jumat (22/5/2020) setelah sebelumnya sempat tertunda karena wabah virus corona, demikian diwartakan BBC.

Media China mengatakan langkah itu bertujuan membela keamanan nasional, tetapi oposisi mengatakan undang-undang itu bisa jadi "akhir dari Hong Kong".

Sejauh ini belum banyak yang diketahui mengenai undang-undang keamanan baru yang diusulkan itu. Juru Bicara KRN mengatakan bahwa detailnya baru akan muncul pada Jumat, saat undang-undang itu resmi diusulkan.

Sumber mengatakan hukum akan menargetkan kegiatan teroris di Hong Kong dan melarang tindakan penghasutan, subversi dan pemisahan diri, serta campur tangan asing dalam urusan Hong Kong.

Aktivis pro-demokrasi khawatir undang-undang itu akan digunakan untuk memberangus protes yang bertentangan dengan kebebasan yang diabadikan dalam Undang-Undang Dasar. Sebelumnya, undang-undang serupa di China telah digunakan untuk membungkam oposisi terhadap Partai Komunis.

Demonstran di Hong Kong telah berulang kali memprotes apa yang mereka lihat sebagai upaya mengikis otonomi Hong Kong yang dilakukan pemerintah pusat di Beijing.

Hong Kong diperintah oleh Inggris sebagai koloni selama lebih dari 150 tahun sebelum akhirnya dikembalikan ke China pada 1997. Hukum Dasar, yang akan berlaku sampai 2047, memberi Hong Kong "tingkat otonomi yang tinggi, kecuali dalam urusan luar negeri dan pertahanan".

Akibatnya, Hong Kong memiliki sistem hukum, perbatasan, dan hak sendiri, termasuk kebebasan berkumpul dan kebebasan berbicara yang terlindungi. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat di China di mana orang-orang dapat memperingati peristiwa di Lapangan Tiananmen pada 1989.

Tetapi Beijing memiliki kemampuan untuk memveto setiap perubahan pada sistem politik, misalnya, mengesampingkan pemilihan langsung kepala eksekutif.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini