Polisi Tembakkan Peluru Merica, Tangkap 240 Orang dalam Demonstrasi Terbaru Hong Kong

Rahman Asmardika, Okezone · Rabu 27 Mei 2020 16:43 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 05 27 18 2220469 polisi-tembakkan-peluru-merica-tangkap-240-orang-dalam-demonstrasi-terbaru-hong-kong-DuSoKbj9GN.jpg Foto: Reuters.

HONG KONG - Polisi di Hong Kong telah menangkap 240 orang dan menembakkan peluru merica di tengah protes anti Beijing terbaru.

Para demonstran berunjuk rasa menentang undang-undang (UU) tentang lagu kebangsaan Tiongkok dan UU keamanan nasional yang rencananya diperkenalkan Beijing.

Polisi mengatakan penangkapan itu dilakukan karena dugaan perkumpulan yang tidak berizin.

Pengunjuk rasa menentang RUU lagu kebangsaan, yang akan mengkriminalisasi penghinaan terhadap lagi itu, dan UU keamanan nasional, yang dikhawatirkan akan mencabut kebebasan dasar yang saat ini dimiliki Hong Kong.

Diwartakan BBC, para demonstran berkumpul di gedung Dewan Legislatif di distrik pusat yang telah dijaga ketat oleh polisi anti huru-hara. Polisi memblokade sekeliling gedung dengan barikade berisi air sehingga protes skala besar tidak bisa digelar.

Massa kemudian turun ke jalan, menghalangi lalu lintas di Central dan Causeway Bay.

Dalam sebuah posting di Facebook, polisi mengatakan pada sebuah bahwa mereka telah menangkap 180 orang di sana. Kepolisian kemudian menambahkan bahwa 60 lainnya telah ditangkap di Distrik Mongkok karena memblokir lalu lintas.

Penangkapan lain dilakukan karena orang-orang dicurigai memiliki senjata ofensif, termasuk bom bensin.

Demonstrasi dan protes telah terjadi di sejumlah distrik lain.

"Kami ingin melindungi kebebasan berbicara kami. Ini bukan lagi Hong Kong, tetapi hanya akan menjadi kota China lainnya," kata seorang pengunjuk rasa di Central kepada South China Morning Post.

Seorang demonstran lain mengatakan kepada Reuters: "Meskipun Anda takut di dalam hati, Anda perlu berbicara."

Banyak pihak khawatir Undang-undang baru yang diajukan China akan mengancam sistem satu negara dua sistem yang saat ini berlaku di Hong Kong sejak kota itu dikembalikan dari koloni Inggris pada 1997.

Namun, Ketua Eksekutif Hong Kong Carrie Lam telah membantah bahwa undang-undang itu akan membatasi hak-hak warga kota tersebut.

(dka)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini