Menlu AS: Hong Kong Tidak Lagi Otonom dari China

Rahman Asmardika, Okezone · Kamis 28 Mei 2020 08:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 28 18 2220702 menlu-as-hong-kong-tidak-lagi-otonom-dari-china-Ka0k5Th2dE.jpg Foto: Reuters.

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan kepada Kongres bahwa Hong Kong tidak lagi berhak atas perlakuan khusus berdasarkan hukum AS, karena dianggap bukan lagi daerah yang otonom dari China.

Deklarasi tersebut dapat memiliki implikasi besar bagi status pusat perdagangan Hong Kong dan kemungkinan akan membuat marah Beijing.

"Tidak ada orang waras yang hari ini dapat menyatakan bahwa Hong Kong mempertahankan otonomi tingkat tinggi dari China, mengingat fakta di lapangan," katanya dalam sebuah pernyataan yang dilansir BBC, Kamis (28/5/2020).

Ini mengikuti rencana Beijing untuk memberlakukan undang-undang (UU) keamanan baru yang kontroversial di wilayah tersebut.

Pompeo menyebut UU tersebut sebagai “langkah terbaru dari serangkaian tindakan yang secara mendasar merusak otonomi dan kebebasan Hong Kong".

"Sekarang jelas bahwa China memodelkan Hong Kong dengan negaranya sendiri," tambahnya.

Polisi Hong Kong telah menangkap ratusan orang di tengah kerusuhan anti-Beijing baru.

Hingga saat ini AS memberikan Hong Kong, yang merupakan pusat keuangan dan perdagangan global, status khusus di bawah hukum AS. Ketentuan tersebut berasal dari ketika wilayah itu merupakan koloni Inggris dan memberinya syarat perdagangan yang menguntungkan.

Tetapi sejak tahun lalu status ini telah bersyarat dengan Menteri Luar Negeri AS yang secara rutin menyatakan bahwa Hong Kong mempertahankan otonomi yang cukup dari China daratan. Jika Menteri Luar Negeri AS gagal mengesahkan status itu, Kongres AS dapat mencabut status perdagangan khusus Hong Kong.

Ini berarti Washington memperlakukan Hong Kong sama dengan China daratan untuk perdagangan dan keperluan lainnya.

Deklarasi itu dapat mengancam miliaran dolar perdagangan antara Hong Kong dan AS dan dapat menghalangi orang untuk berinvestasi di sana di masa depan.

Status juga akan melukai China, yang menggunakan Hong Kong sebagai semacam perantara untuk transaksi dengan seluruh dunia. Perusahaan China daratan dan perusahaan multinasional menggunakan wilayah tersebut sebagai basis internasional atau regional.

Sentimen anti-Beijing di Hong Kong kembali muncul tahun lalu setelah dipicu oleh usulan UU ekstradisi yang akan memungkinkan tersangka kriminal di Hong Kong diekstradisi ke China. RUU itu kemudian dihapus menyusul gelombang demonstrasi yang praktis melumpuhkan kota tersebut.

Para pengkritik mengatakan UU keamanan yang diusulkan Beijing baru-baru ini adalah upaya langsung untuk membatasi kebebasan Hong Kong yang disepakati ketika kedaulatan kota itu dikembalikan ke China pada 1997.

Ketua Eksekutif Hong Kong Carrie Lam membantah dugaan tersebut, mengatakan bahwa UU keamanan, yang ditetapkan untuk pemungutan suara pekan ini, akan membatasi hak-hak penduduk Hong Kong.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini