Polri: Kebijakan Kementerian dan Lembaga Terkait New Normal Harus Terintegrasi
JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengingatkan, kebijakan setiap kementerian dan lembaga terkait new normal harus terintegrasi. Hal itu penting untuk menekan potensi masalah di lapangan.
“Disamping itu implementasi kebijakan harus konsisten. Pasalnya inkonsistensi akan mengundang reaksi yang pada gilirannya dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Argo dalam webinar yang diselenggarakan Divisi Humas Polri di Jakarta, Kamis (18/6/2020).
Menurut Argo, tatanan kehidupan baru atau new normal jika diterapkan dengan penuh disiplin akan membangun keseimbangan, dimana kesehatan tetap terjaga, ekonomi bergerak naik, dan tatanan sosial menjadi semakin kondusif.
Sementara itu, Ketua Satgas Pangan Polri Irjen Daniel Tahimonang memperkirakan hingga Desember 2020 harga dan stok pangan nasional relatif aman.
Menurut Daniel, impor terhadap ketiga bahan pangan itu seperti gula pasir, bawang putih, dan daging perlu dilakukan, karena produksi yang ada tidak bisa memenuhi konsumsi lokal. Namun demikian, Daniel memperkirakan impor ketiga bahan pangan itu tidak akan mengakibatkan gejolak harga.
"Kami pantau sejak awal Ramadan, masa pandemi Corona hingga new normal tidak ada gejolak harga 11 atau 13 bahan pangan," ungkapnya.
Daniel mengakui, sempat terjadi gejolak harga pangan saat harga gula pasir melonjak menjadi Rp 14.000 hingga Rp 14.500 per kilogram. Demikian juga harga bawang putih yang mencapai Rp 35.000an.
Namun saat ini, lanjut Daniel sudah relatif stabil. Hal itu tercapai karena kerja sama antara kementerian dan lembaga yang bergerak di bidang pangan sudah maksimal baik sebelem maupun selama masa pandemi corona hingga new normal.
"Kami punya desk yang memantau setiap hari perkembangan 13 harga bahan pangan. Kami lakukan intervensi jika terjadi gejolak," jelasnya.
