Kepala P2TP2A Diduga Perkosa Anak di Rumah Aman, Polisi Periksa Saksi-Saksi

Agregasi Sindonews.com, · Rabu 08 Juli 2020 20:11 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 08 340 2243350 kepala-p2tp2a-diduga-perkosa-anak-di-rumah-aman-pemerintah-harus-lakukan-evaluasi-cSSrzy65Ad.jpg Ilustrasi (Foto: Ist)

LAMPUNG - Korban pemerkosaan diduga kembali diperkosa di Rumah Aman. Hal itulah yang menimpa seorang remaja perempuan bernisial NV (14), warga Lampung Timur.

Pelaku diduga telah menggauli korban secara paksa hingga 20 kali. Jika tidak menuruti keinginannya NV diancam dibunuh, apalagi jika memberitahu orangtuanya.

Dikutip dari iNews, saat ini pelaku telah dinonaktifkan dari jabatannya. Sementara korban bersama orangtuanya telah melaporkan tindak pidana asusila ini ke Mapolda Lampung.

Dalam laporannya NV mengaku dicabuli oleh oknum petugas UPTD P2TP2A Lampung Timur saat dalam proses pendampingan pemulihan psikologi korban sebagai korban pemerkosaan.

Polda Lampung pun menindak lanjuti perkara tersebut dengan mulai melakukan penyelidikan.

“Kita masih melakukan upaya penyelidikan dan masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi,” kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandara Arsyad sebagaimana dikutip dari Sindonews pada Rabu (7/8/2020).

Menurut dia, penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Lampung juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor.

“Selain melakukan proses penyidikan terhadap perkara laporan pidana terhadap korban NV, dan orangtuanya di Mapolda Lampung. Kepolisian Daerah Lampung juga akan melakukan pendampingan trauma healing kepada korban NV,” ucap Zahwani.

Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga meminta polisi mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut dia, pelaku bisa dijerat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 (Perppu Kebiri).

"Kami meminta aparat kepolisian setempat untuk mengusut kasus ini hingga tuntas dan aparat penegak hukum (APH) tidak segan-segan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kasus kekerasan seksual terhadap anak,” tegas Bintang dalam keterangan persnya.

Di sisi lain Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta pemerintah pusat dan daerah pemerintah kabupaten Lampung Timur segera turun untuk menangani dugaan pemerkosaan yang diduga dilakukan Kepala P2TP2A yang berinisial DA.

Apalagi selain memperkosa NV, DA juga didyga menjual korban ke lelaki hidung belang. Kasus ini begirtu membetot perhatian karena terjadi di Rumah Aman yang merupakan tempat perlindungan terhadap korban pemerkosaan.

“ICJR mendorong seluruh pemangku kebijakan yang terkait di dalam perlindungan korban segera bergerak secara sinergis. Pemulihan yang diberikan tidak harus menunggu proses hukum berjalan,” ujar peneliti ICJR Genoveva Alicia, Selasa 7 Juni 2020.

Genoveva mengatakan proses pemulihan psikologis korban harus segera dilakukan. Korban harus didampingi hingga proses hukum selesai.

ICJR meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Pemda Lampung Timur turun tangan langsung untuk memastikan pemenuhan hak korban berjalan baik. Pemerintah, katanya, tidak bisa lagi menempatkan korban di P2TP2A.

“Tidak hanya pemda, peristiwa ini menjadi cambuk bagi pemerintah pusat. Presiden dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) harus mengevaluasi unit pelayanan teknis di seluruh Indonesia,” tutur Genoveva.

(abp)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini