Dampak UU Keamanan China, Australia Batalkan Perjanjian Ekstradisi dengan Hong Kong

Rahman Asmardika, Okezone · Kamis 09 Juli 2020 15:14 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 09 18 2243721 dampak-uu-keamanan-china-australia-batalkan-perjanjian-ekstradisi-dengan-hong-kong-v5mR7WzUld.jpg PM Australia Scott Morrison. (Foto: Reuters)

CANBERRA - Australia telah menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong sebagai tanggapan atas undang-undang keamanan nasional baru yang diberlakukan oleh China di kota itu. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan undang-undang baru itu merusak "hukum dasar Hong Kong" dan tingkat otonomi wilayah itu dari Beijing.

Selain Australia, Kanada dan Inggris juga baru-baru ini menangguhkan perjanjian ekstradisi.

Australia juga menawarkan untuk memperpanjang visa lima tahun untuk penduduk Hong Kong yang saat ini ada di negara itu.

BACA JUGA: UU Keamanan Nasional Hong Kong, Pelanggar Bisa Dihukum Penjara Seumur Hidup

Ini akan memungkinkan jalur menuju tempat tinggal permanen hingga 10.000 orang yang bekerja dan belajar di Australia, kata Morrison sebagaimana dilansir BBC.

Dia mengatakan Australia sudah secara resmi memberi tahu Hong Kong dan menasehati pihak berwenang China tentang perubahan perjanjian itu.

China mengesahkan undang-undang keamanan nasional itu pekan lalu meski banyak mendapat kritik. Para pengkritik mengatakan bahwa undang-undang itu memudahkan China menghukum para pemrotes dan oposisi terhadap Beijing.

Pemerintah Hong Kong mengatakan undang-undang itu diperlukan untuk menertibkan kota yang dilanda gelombang protes massa pro-demokrasi tahun lalu yang sering berubah menjadi kekerasan.

Langkah Beijing itu menyebabkan Australia, dan negara-negara lain, meningkatkan saran perjalanan mereka kepada warganya di Hong Kong. Lebih dari 100.000 warga Australia berada di Hong Kong.

"Anda mungkin menghadapi peningkatan risiko penahanan dengan alasan keamanan nasional yang tidak jelas. Anda dapat melanggar hukum tanpa bermaksud melakukannya. Jika Anda khawatir tentang undang-undang yang baru, pertimbangkan kembali kebutuhan Anda untuk tetap berada di Hong Kong," kata Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

BACA JUGA: UU Keamanan Nasional Disahkan, Aktivis Pro-Demokrasi: Ini Tandai Akhir dari Hong Kong

Morrison mengatakan pemerintahnya, bersama dengan yang lain "telah sangat konsisten dalam mengungkapkan keprihatinan tentang pengenaan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong".

Tawaran visa Australia juga ditujukan untuk menarik bisnis Hong Kong untuk pindah ke Australia jika mereka ingin pindah akibat perubahan di kota itu.

Hong Kong adalah bekas koloni Inggris dan dikembalikan ke China pada 1997. Di bawah pengaturan itu, Hong Kong diizinkan memiliki kebebasan tertentu selama 50 tahun, memisahkannya dari daratan China.

Namun Inggris, dan negara-negara Barat lainnya mengatakan undang-undang baru China secara langsung mengancam kebebasan dan hak itu.

Pekan lalu, Inggris menawarkan pemukiman kembali kepada tiga juta penduduk Hong Kong.

China telah mengkritik tawaran Inggris, menuduhnya "campur tangan kotor" dalam urusan domestiknya.

Pengumuman Australia dapat kembali memperparah ketegangan dengan China, mitra dagang terbesarnya.

Hubungan bilateral memburuk lebih lanjut tahun ini setelah Australia menyerukan penyelidikan global tentang asal-usul Covid-19. Ini telah dipandang sebagai katalis bagi sanksi China terhadap ekspor Australia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini