Dua ASN Jadi Tersangka Kasus Pungli E-KTP

Fathnur Rohman, Okezone · Selasa 14 Juli 2020 23:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 14 525 2246391 dua-asn-jadi-tersangka-kasus-pungli-e-ktp-OYkk04XnxO.jpg Ilustrasi

CIREBON - Sebanyak dua orang pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, terkait kasus pungutan liar (pungli) pengurusan KTP elektronik (e-KTP).

Sebelumnya, mereka diringkus dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Jabar pada 24 Juni 2020 lalu.

Menurut Kapolresta Cirebon, Kombes Pol M Syahduddi, kasus pungli pengurusan e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Cirebon sudah dilimpahkan penanganannya ke Polresta Cirebon sejak 27 Juni 2020 lalu. Ia menyebut ada lima orang pegawai yang menjalani pemeriksaan.

Dari lima orang pegawai ini, kata Syahduddi, dua di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Yakni, PH yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan AS yang berstatus tenaga honorer.

"Dua itu tersangka karena sudah memenuhi dua alat bukti. Kemudian tiga orang lagi yaitu SE Kabid Dafduk, B dan MS masih pendalaman karena belum memenuhi dua alat bukti," kata Syahduddi kepada wartawan, Selasa (14/7/2020).

Baca Juga: ASN dan Honorer Disdukcapil Cirebon Kena OTT Saber Pungli Jabar

Ia melanjutkan, saat Tim Satgas Saber Pungli Jabar melakukan OTT di Kantor Disdukcapil Kabupaten Cirebon, petugas menemukan sejumlah barang bukti, berupa prangko, e-KTP, uang sebesar Rp11 juta, dan uang dari tangan AS serta SH sebesar Rp150 ribu.

"Motif mereka memungut sejumlah uang kepada masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan. Rata-rata mereka yang mengurus dokumen kependudukan mengambil jalur cepat tidak melalui mekanisme sehingga dipungut biaya," ujar Syahduddi.

Akibat perbuatannya, sambung Syahduddi, kedua tersangka ini dijerat undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, dengan ancaman hukuman kurungan penjara selama empat tahun.

"Barang bukti ada juga termasuk prangko dan e-KTP, uang yang didapat hasil kegiatan seminggu terakhir, masih pendalaman, sudah berapa lama mereka melakukan praktek ini," ucap Syahduddi.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini